Tanpa DPRD, Penyebab Penyusunan APBD 2015 Lebih Parah

Ekonomi  JUM'AT, 03 APRIL 2015 , 10:00:00 WIB | LAPORAN:

Tanpa DPRD, Penyebab Penyusunan APBD 2015 Lebih Parah

ILUSTRASI/IST

RMOL. Lebih parahnya evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015, dibanding rancangan peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), disebabkan tak ada keterlibatan DPRD.

"Kalau waktu raperda, Kemendagri masih dapat referensi dari DPRD," ujar Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada RMOLJakarta, Kamis (2/4).

Sementara pada rapergub, sambung Uchok, Kemendagri harus mencari referensi sendiri, di mana tiap program harus dicari payung hukumnya.

"Karena banyak program dalam rapergub yang semua akan menjadi prioritas dan penting," jelas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek sebelumnya menyiratkan, penyusunan Rapergub APBD DKI 2015 lebih parah dibanding saat memakai raperda.

Sebab, ketika menerapkan raperda, mata anggaran yang dievaluasi hanya sebanyak 144. Sementara saat memakai rapergub mencapai 280 mata anggaran. Artinya, politik anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum sesuai dengan visi Nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bagi Kemendagri, kata Donny, seharusnya 70 persen dari total pagu APBD DKI 2015 senilai Rp 72,09 triliun dialokasikan untuk belanja publik. [tah]

Komentar Pembaca