Berkurang, BPK Didesak Usut Silpa DKI

Ekonomi  SENIN, 06 APRIL 2015 , 11:59:00 WIB | LAPORAN:

Berkurang, BPK Didesak Usut Silpa DKI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN/IST

RMOL. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak mengaudit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2014.

Hal itu, kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, guna menelusuri menurunnya jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada rancangan peraturan gubernur (rapergub) APBD 2015 mencapai Rp430 miliar.

"BPK harus mengauditnya. Tapi, jangan hanya memperlihatkan atau mengambarkan silpanya saja, tanpa adanya opini atas keanehan ditemukan penurunan silpa pada pergub," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/4).

Uchok pun menuding, kesepakatan DPRD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar silpa pada rancangan peraturan daerah (raperda) mencapai Rp8,983 triliun, akan dijadikan proyek dewan dalam bentuk pokok-pokok pikiran (pokir).

"Akhirnya, legislatif menuruti permintaan eksekutif. Kan Tidak ada makan siang gratis," pungkas bekas aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Diketahui, Rapergub APBD DKI 2015 hanya mencantumkan silpa sebesar Rp8,545 triliun. Padahal, dalam raperda menembus Rp8,983 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono berdalih, penyusutan terjadi karena penyusunan rapergub mendekati angka riil.

Tak terima dengan pernyataan Heru, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, M Taufik buka suara. Seharusnya, kata dia, silpa bisa mencapai Rp20 triliun karena rendahnya penyerapan APBD 2014. Sehingga, dewan meminta silpa sekitar Rp19 triliun pada raperda APBD 2015.

Namun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat rapat kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS), justru mengusulkan senilai Rp6 triliun. Kesepakatan pun tercapai, silpa yang tercantum hanya Rp8,983 triliun. [tah]

Komentar Pembaca