Anggaran Pengamanan Kantor Ahok Diduga Diselewengkan

Polhukam  SENIN, 13 APRIL 2015 , 10:39:00 WIB | LAPORAN:

Anggaran Pengamanan Kantor Ahok Diduga Diselewengkan

BALAIKOTA DKI JAKARTA/IST

RMOL. Niat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak diselewengkan tak seutuhnya berjalan.

Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan, Ahok cenderung keras terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan DPRD DKI, namun lemah terhadap pengawasan anak buahnya. Sebab, dirinya menemukan dugaan penyimpangan penganggaran kegiatan pengamanan balaikota pada 2014.

Berdasarkan data Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI, alokasi anggaran pengamanan tersebut mencapai Rp1,1 miliar. Adapun realisasinya hingga Oktober 2014 senilai Rp752.863.840. Dari realisasi itu, sebesar Rp746,985 ribu untuk membayar honorarium panitia pelaksanaan kegiatan.

Birokrat DKI, sambung Uchok, kemudian mencari celah pada mata anggaran tersebut, di mana honorarium dibayar dengan perhitungan BOK atau didasarkan pada tarif bulan orang kerja.

"Ini jelas penyelewengan anggaran, karena honor dihitung per bulan seperti gaji. Padahal, yang kerja tidak setiap hari dan dilaksanakan secara bergantian atau piket," ujarnya kepada RMOLJakarta, Senin (13/4).

Dengan sistem piket tersebut, kata Uchok, tiap pegawai dalam satu bulan bekerja hanya 9-11 hari. Seharusnya, imbuh dia, sistem yang dipakai HOK atau panitia pelaksana kegiatan diberikan honorarium per hari.

"Artinya, ada potensi kerugian negara sebesar Rp218.886.250 dari total realisasi Rp732.988.250. Karena kalau memakai sistem HOK," bebernya.

Atas dasar itu pula, eks aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengkritisi sikap Ahok yang cenderung keras terhadap kinerja anak buahnya dalam penganggaran.

"Seharusnya, ini dulu yang harus diusut dong. Jangan pura-pura enggak tahu dan diam saja Pak Ahok," ketus Uchok. [tah]

Komentar Pembaca