PT PJA Tak Amanah Bayar Kewajiban kepada Pemprov DKI

Polhukam  JUM'AT, 24 APRIL 2015 , 10:56:00 WIB | LAPORAN:

PT PJA Tak Amanah Bayar Kewajiban kepada Pemprov DKI

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL/IST

RMOL. Center for Budget Analysis (CBA) mendesak aparat hukum melakukan penyidikan atas potensi kerugian Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, karena PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) belum melaksanakan kewajibannya terkait reklamasi.

"Kewajiban itu seperti uang penunjukan (initial working fund) sebesar USD4 juta yang belum disetor dari PT PJA kepada Pemda Jakarta," ujar Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi kepada RMOLJakarta, Jumat (24/4).

"Kemudian, adanya pengurangan lahan seluas 912 meter persegi (m2) untuk dialokasikan sebagai penjualan tanah kavling. Sehingga, per 30 Juni 2014, alokasi tanah untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hanya 27.088 m2 dari luas 28.000 m2 pada tahun 2010," imbuhnya.

Kata Uchok, Pemprov DKI pun merugi akibat adanya selesih pencatatan luasan tanah hasil reklamasi dalam internal PT PJA. "Ada dugaan ini kearah manipulasi data luasan tanah tersebut," terkanya.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2014, diketahui pantai kawasan Ancol Jakarta Utara merupakan contoh pantai yang telah mengalami reklamasi.

Dasar hukum reklamasi pantai yang dilakukan PT PJA itu adalah Kepgub DKI Nomor 812/1980, Keppres No. 52/1995. Salah satu klausul berbunyi, Pemprov DKI dan PT PJA menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) terkait reklamasi.

MoU tersebut diantaranya No. 1121A/1995 dan No. 699/DIR-EX/IX-95, MoU No. 362A/1996 dan No. I096/DIR-PJA/1996, serta MoU No. 214A/1997 dan No. 639/DIR-PJA/IX/97

Dalam MoU No. 1121A/1995 dan No. 699/DIR-EXIIX-95, PT PJA diwajibkan membayar uang penunjukan sebesar USD2,5 juta. Namun yang baru dibayar sebesar USD1 juta pada 17 November 1995.

Uang penunjukan sebesar USD2 juta juga wajib ditunaikan PT PJA sebagaimana MoU No. 362A/1996 dan Nomor 1096/DIR-PJA/1996. Tetapi yang baru disetor sebesar USD500 ribu pada 16 September 1996.

Pada MoU No. 214A/1997 dan No. 639/DIR-PJA/IX/97, PT PJA juga diwajibkan menyetor ke Pemda DKI senilai USD1 juta. Tetapi, hingga kini belum sepeser pun yang dibayarkan.

Selain merugi akibat uang penunjukan belum lunas, Pemprov DKI juga dirugikan, akibat luasan tanah hasil reklamasi yang diperoleh lebih kecil. Sebab, ada perbedaan data antara buku besar aset real estate dengan kondisi riil.

Pasalnya, kontribusi tanah untuk Pemprov DKI pada 2010 seluas 28.000 m2. Lalu, menyusut 912 m2 pada 2013 dengan dalih dialokasikan untuk penjualan tanah kavling. Sehingga, alokasi tanah menjadi 27.088 m2 pada 2014. [tah]

Komentar Pembaca
Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

Tiru Cara BG, Siasat Imam Nahrawi Lolos dari KPK

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 23:19:03

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

Lomba Pacu Jalur Peserta Terbanyak

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 14:31:46

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45