REKLAMASI PULAU G

Pemprov DKI Belum Berpihak kepada Masyarakat Bawah

Sosial  SENIN, 04 MEI 2015 , 11:18:00 WIB | LAPORAN:

Pemprov DKI Belum Berpihak kepada Masyarakat Bawah

ILUSTRASI/IST

RMOL. Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Nia Elvina menyatakan, kebijakan reklamasi 17 pulau di Pantai Utara (Pantura) Jakarta mencerminkan sikap pemerintah provinsi (pemprov) belum berpihak kepada masyarakat kelas bawah atau nelayan.

"Bukan pada keberpihakan kepada kelas atas atau para pengusaha," ujarnya saat dihubungi RMOLJakarta, Senin (4/5).

Seharusnya, kata Nia, pemerintah melakukan fungsinya, yakni menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

"Dalam kasus reklamasi ini, tendensinya pemerintah kita masih sangat berpihak pada kepentingan kelas atas, kepentingan atau area penangkapan ikan (fishing based) mereka dikorbankan," jelasnya.

Padahal yang perlu diberdayakan, menurut peneliti Laboratorium Selo Soemardjan Universitas Indonesia (UI) itu, adalah para nelayan.

"Jadi, prinsip atau nilai keadilan sosial harus diimplementasikan. Jika tidak, kesenjangan ekonomi dan sosial kita akan semakin tinggi," tegasnya. [tah]

Komentar Pembaca