KONTRAK TPST BANTARGEBANG

Aparat Harus Panggil Ahok dan Dinas Kebersihan DKI

Polhukam  SENIN, 04 MEI 2015 , 12:33:00 WIB | LAPORAN:

Aparat Harus Panggil Ahok dan Dinas Kebersihan DKI

IST

RMOL. Akibat adanya perubahan Adendum kerjasama antara Dinas Kebersihan DKI Jakarta, dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus merugi hingga Rp182,6. Untuk menelusurinya, petugas harus memangil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Dinas Kebersihan.
 
"Aparat hukum harus memanggil kepala Dinas Kebersihan karena lancang merubah addendum tanpa surat kuasa dari gubernur. Terlebih, addendum tidak disusun sesuai prinsip saling menguntungkan," kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi kepada RMOLJakarta, Senin (4/5).

CBA, lanjut Uchok, juga mendesak aparat memanggil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lantaran tak mengawasi perjanjian kerja sama yang menjadi wewenangnya tersebut. "Ahok terlalu banyak bacot, daripada kerja," ketusnya.

Lebih jauh, Uchok menerangkan, Pemprov DKI merugi Rp182,6 miliar dari pengelolaan TPST Bantargebang lantaran PT GTJ tak membayar denda sebesar Rp94,9 miliar pada 2013 dan Rp87,6 miliar di tahun 2012, akibat perubahan addendum itu.

Denda ini sendiri diakibatkan PT GTJ belum mengoperasikan pemilahan II (GALFAD) dan pemilahan III (sanitary landfill organik). "Padahal, sesuai penawaran awal, GALFAD seharusnya beroperasi pada akhir 2011," tegasnya.

Eks koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) itu menerangkan, PT GTJ terlambat mengoperasikan pemilihan II dan III karena minimnya dana untuk berinvestasi, mengingat total pembangunan fasilitas tersebut mencapai Rp700 miliar.

Pihak PT GTJ pun berdalih, belum dibangunnya pemilihan II dan pemilahan III lantaran pemulung berdemo karena tak sesuai desain awal dan diputuskan pengajuan GALFAD dan landfill organik ditunda melalui pengajuan addendum.

"Sebab, dalam laporan keuangan tahun 2010, PT GTJ baru punya Rp93 miliar. Dan total pendanaan atau modal untuk investasi yang mereka punya pada tahun 2013, baru sebesar Rp497,7 miliar," bebernya.

Tapi, PT GTJ beralasan, terlambatnya pembangunan pemilihan II dan III karena adanya penolakan dari para pemulung. "Alasan penundaan itu hanya akal-akalan pihak perusahaan saja," tandas Uchok. [zul]




Komentar Pembaca