Rapat di Balai Kota, Kemendagri: Tidak Ada Pejabat yang Sakti

Polhukam  SENIN, 10 AGUSTUS 2015 , 16:00:00 WIB

RMOL. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) duduk bersama membahas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).

Rapat ini dilakukan untuk membahas mekanisme pembahasan KUAPPAS APBD dan Raperda APBD tahun 2016 mendatang.

"Nggak ada yang sakti pejabat itu sekarang," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenoek dalam pidatonya di Ruang Pola, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (10/8).

Reydonnyzar juga menjelaskan bila konflik penyusunan KUAPPAS juga terjadi di sejumlah provinsi dan daerah di Indonesia. Khusus untuk Pemprov DKI, konflik KUAPPAS 2015 muncul karena eksekutif mengajukan RAPBD 2015 secara gelondongan kelada Kemendagri.

"Kemarin ada masalah karena eksekutif mengajukan KUAPPAS secara gelondongan," katanya.

Saat berita ini diturunkan rapat masih berlangsung. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidajat, Sekretaris Daerah Saefullah, dan sejumlah perwakilan DPRD, Eksekutif dan Kemendagri.[arp]

Komentar Pembaca