Raperda Reklamasi Jakarta Jangan Asal Jadi

Polhukam  SENIN, 28 DESEMBER 2015 , 21:35:00 WIB | LAPORAN:

Raperda Reklamasi Jakarta Jangan Asal Jadi

reklamasi/ist

RMOL. Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana detail tentang tata ruang wilayah pesisir pantai utara yang bersinggungan dengan Reklamasi saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Senin (28/12).

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, terkait dengan dua Raperda itu yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah kawasan strategis pantai utara (RTRW) dewan belum bisa memutuskan.

"Kita tidak ingin dua Raperda Reklamasi itu asal jadi, jadi  Raperda itu masih dalam pembahasan pasal demi pasal, kita (dewan.red) belum bisa memutuskan," kata Sanusi pada RMOLJakarta, Senin (28/12).

Sedangkan untuk enam pasal yang multi tafsir di Raperda tersebut Sanusi sedikit berkomentar.

"Untuk masalah denda bagi pengembang dan konstribusi pengembang belum kita bahas sampai sejauh itu, ini baru beberapa pasal," ujar Sanusi.

"Ya kalau dua Raperda ini sudah disyahkan artinya Reklamasi boleh dilakukan, itu amanat undang-undang," tambahnya.

Sebelumnya, Dua Raperda reklamasi tersebut menjadi polemik sejumlah fraksi di DPRD. Menurut Fraksi PDI-P Raperda tersebut masih butuh perbaikan karena ada beberapa pasal yang multisafir. Sementara Fraksi Gerindra berpendapat bahwa Reklamasi harus bersifat inklusif bukan eksklusif.

"Selama Reklamasi itu Pro Rakyat kita akan dukung tetapi jika pro pada pengusaha kita akan tolak," kata Anggota DPRD DKI William Yani yang juga anggota pansus Reklamasi beberapa waktu lalu.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mengatakan, bahwa reklamasi itu adalah amanat UU dan sudah sesuai dengan kajian beberapa lembaga.

"Reklamasi itu amanat UU dan sudah sesuai dengan kajian dan penelitian dari sejumlah lembaga," jelas Ahok. [prs]

Komentar Pembaca
Biaya Kampanye Tinggi, Korupsi Merajalela

Biaya Kampanye Tinggi, Korupsi Merajalela

SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Tolak Biaya Isi Ulang E-Money!

Tolak Biaya Isi Ulang E-Money!

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Pertemuan Di YLBHI Hanya Musikalisasi Puisi

Pertemuan Di YLBHI Hanya Musikalisasi Puisi

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 , 15:00:00

PSSI Tak Berprikemanusiaan

PSSI Tak Berprikemanusiaan

SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 , 11:59:00

Terima Majalah RMOL

Terima Majalah RMOL

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 , 22:58:00

Satroni DPRD

Satroni DPRD

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 , 13:05:00