HASIL AUDIT BPK

Era Fauzi Bowo WTP Alias Bagus, Era Ahok WDP Alias Ada Penyimpangan!

Peristiwa  JUM'AT, 15 APRIL 2016 , 09:30:00 WIB

Era Fauzi Bowo WTP Alias Bagus, Era Ahok WDP Alias Ada Penyimpangan!

Ilustrasi

RMOL. Setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok, menuding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Harry Azhar Aziz tidak transparan mengaudit laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok lalu membandingkan hasil audit BPK pada eranya, era Joko Widodo, dan era Fauzi Bowo.

Sejak era Gubernur Joko Widodo, BPK selalu memberi banyak catatan buruk setiap mengaudit laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta.

"Tak beres dari dulu, tapi kenapa mendapat WTP," ucap Ahok. WTP adalah singkatan dari wajar tanpa pengecualian yang menunjukkan laporan keuangan bernilai bagus.

Pada era Gubernur Fauzi Bowo, BPK selalu memberi opini WTP.

Menurut Ahok, opini itu aneh. "Kami lebih transparan, lebih rapih sekarang, bagaimana Anda bilang saya WDP?" ujarnya. WDP adalah singkatan dari wajar dengan pengecualian.

Memasuki kepemimpinan Gubernur Joko Widodo, BPK memberi opini WDP. WDP maksudnya masih ada beberapa pelaporan rekening atau item tertentu yang mendapat pengecualian. Padahal, menurut Ahok, pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan banyak langkah perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

Misalnya, Jakarta melaksanakan sensus aset pada 2013 dan memberlakukan transaksi nontunai untuk pembayaran lebih dari Rp100 juta. Bahkan, BPK dilibatkan dalam cash management system bersama Bank DKI untuk memantau transaksi keuangan daerah secara real time.

Namun, seorang pejabat BPK yang mengetahui proses audit mengatakan, ada perlakuan berbeda dalam kegiatan pemeriksaan 2013 dengan sebelumnya. Pada 2012, tim tak menemukan banyak persoalan signifikan, karena sampel sengaja direkayasa jauh lebih sedikit.

"Tahun ini sampling lebih banyak. Makanya hasil berbeda."

Meskipun waktu itu Ahok menerima hasil audit BPK, tetapi dia meminta BPK memeriksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI untuk tahun-tahun berikutnya.

"Silakan audit anak buah saya, agar ketahuan borok-borok yang lama," katanya. "Asal dengan satu syarat, standar yang dipakai sama dengan daerah lain." [xta]

Komentar Pembaca