Ketua BPK: Presiden akan Turun Tangan dalam Polemik Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Polhukam  SABTU, 16 APRIL 2016 , 14:30:00 WIB

Ketua BPK: Presiden akan Turun Tangan dalam Polemik Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Hary Azhar Aziz/Ist

RMOL. Presiden Joko Widodo akan turun tangan dalam permasalahan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI yang sekarang menimbulkan kontroversial. Hal ini diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (16/4).

Menurut Hary, Presiden mengatakan hal itu kepada dia di Istana, Kamis (14/4).

"Dia mengatakan semua yang kami sampaikan akan ditindaklanjuti. Kami yang ambil kesempatan untuk menyampaikan itu, karena Presiden berhak tahu hal ini, karena media sudah memberitakan," kata Harry.

Menurutnya, anggota III BPK, Eddy Mulyadi Soepardi memaparkan permasalahan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok sempat menemui Presiden membahas pembelian lahan itu di Istana, Jumat (8/4).

Pengelola Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta, Sabtu (16/4) mematahkan hasil audit BPK dengan mengungkapkan fakta bahwa lahan rumah sakit yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralamat di Jalan Kayai Tapa sesuai alamat sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), bukan di Jalan Tomang Utara seperti audit lembaga pemeriksa itu.

Dengan beralamat di Jalan Kyai Tapa, kata Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras, Abraham Tedjanegara otomatis harga jualnya pun lebih tinggi dibanding bila NJOP beralamat di Jalan Tomang Utara seperti audit BPK.

"Sertifikat atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang berkedudukan di Jakarta. Luasnya 36.410 m2, statusnya hak guna bangunan. Alamatnya di Jalan Kyai Tapa," kata Abraham.

Lembaga BPK dalam auditnya menetapkan lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jalan Tomang Utara, sehingga nilai jual objek pajak (NJOP) Rp7 juta per meter persegi.

Dengan beralamat di Jalan Kyai Tapa, harga NJOP adalah lahan Rumah sakit Sumber Waras Rp20,755 juta, ssuai pajak bumi dan bangunan 2014.

"Tanggal 17 Desember 2014 terjadi penandatanganan akta pelepasan hak dari Rumah Sakit Sumber Waras ke Pemerintah DKI," ungkap Abraham.

Lembaga BPK membuat audit bahwa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merugikan keuangan negara hingga Rp191 miliar karena NJOP-nya beralamat di Jalan Kyai Tapa. BPK menyebut alamat lahan itu di Jalan Tomang Utara yang NJOP-nya lebih murah.

Aktivis antikorupsi dari Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) di Jakarta, Jumat (15/4) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik kinerja BPK, karena untuk memastikan bahwa lembaga itu bebas dari praktik korupsi dan suap.

"Saya mendapat banyak usul dari teman-teman kepala daerah agar KPK juga menelisik BPK," kata Presiden JPK, Ery Setyanegara menyikapi kontroversialnya audit BPK atas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah DKI Jakarta yang sekarang ditangani KPK.

Menurut Ery yang juga sedang mencalonkan diri menjadi bupati di Kabupaten Pringsewu, Lampung ini, KPK sudah banyak menjerat penegak hukum mulai dari jaksa, hakim, dan polisi, lalu kepala daerah, petugs pajak, dan anggota dewan.

"Sekarang saatnya KPK menelisik auditor BPK dan petingginya," kata Ery.

Ery menambahkan, BPK adalah lembaga strategis yang harus ditelisik, karena hasil auditnya bisa menentukan masa depan seorang kepala daerah atau pejabat di depan penegak hukum. Dengan begitu, bila auditornya masuk dalam kepentingan politik atau tidak jujur, hasil auditnya juga membahayakan orang lain. [xta]

Komentar Pembaca