Hary Azhar Aziz: BPK Tidak Pernah Kalah!

Polhukam  SABTU, 16 APRIL 2016 , 18:00:00 WIB

Hary Azhar Aziz: BPK Tidak Pernah Kalah!

Hary Azhar Aziz/Ist

RMOL. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis di Jakarta, sabtu (16/4) menegaskan bahwa tidak ada penggugat yang menang melawan lembaganya di pengadilan, karena setiap hasil auditnya telah dijalankan secara benar.

"Banyak yang menggugat, dan alhamdulillah gugatan mereka tidak dikabulkan," kata Harry dalam diskusi Pro-Kontra Audit Rumah Sakit Sumber Waras di Warung Daun, Jakarta.

Harry meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok untuk menggugat hasil audit tentang pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di pengadilan. Namun, Hary mengingatkan semua pihak bahwa penggugat BPK selalu kalah di pengadilan.

"Kami juga dipercaya badan antikorupsi dunia," kata Harry.

Pengelola Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta, Sabtu (16/4) mematahkan hasil audit BPK dengan mengungkapkan fakta bahwa lahan rumah sakit yang dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beralamat di Jalan Kayai Tapa sesuai alamat sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), bukan di Jalan Tomang Utara seperti audit lembaga pemeriksa itu.

Dengan beralamat di Jalan Kyai Tapa, kata Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras, Abraham Tedjanegara otomatis harga jualnya pun lebih tinggi dibanding bila NJOP beralamat di Jalan Tomang Utara seperti audit BPK.

"Sertifikat atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang berkedudukan di Jakarta. Luasnya 36.410 m2, statusnya hak guna bangunan. Alamatnya di Jalan Kyai Tapa," kata Abraham.

Lembaga BPK dalam auditnya menetapkan lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jalan Tomang Utara, sehingga nilai jual objek pajak (NJOP) Rp7 juta per meter persegi.

Dengan beralamat di Jalan Kyai Tapa, harga NJOP adalah lahan Rumah sakit Sumber Waras Rp20,755 juta, ssuai pajak bumi dan bangunan 2014.

Aktivis antikorupsi dari Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) di Jakarta, Jumat (15/4) mendesak KPK menelisik kinerja BPK, karena untuk memastikan bahwa lembaga itu bebas dari praktik korupsi dan suap.

"Saya mendapat banyak usul dari teman-teman kepala daerah agar KPK juga menelisik BPK," kata Presiden JPK, Ery Setyanegara menyikapi kontroversialnya audit BPK atas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah DKI Jakarta yang sekarang ditangani KPK.

Menurut Ery yang juga sedang mencalonkan diri menjadi bupati di Kabupaten Pringsewu, Lampung ini, KPK sudah banyak menjerat penegak hukum mulai dari jaksa, hakim, dan polisi, lalu kepala daerah, petugs pajak, dan anggota dewan.

"Sekarang saatnya KPK menelisik auditor BPK dan petingginya," kata Ery.

Ery menambahkan, BPK adalah lembaga strategis yang harus ditelisik, karena hasil auditnya bisa menentukan masa depan seorang kepala daerah atau pejabat di depan penegak hukum. Dengan begitu, bila auditornya masuk dalam kepentingan politik atau tidak jujur, hasil auditnya juga membahayakan orang lain. [xta]

Komentar Pembaca