RMOLJAKARTA

Home

Share |
Lanjutkan Reklamasi, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Somasi Menteri Luhut
Jum'at, 16 September 2016 , 19:53:00 WIB
Laporan: Prasetyo

  

RMOL. Perwakilan aktivis lingkungan, nelayan, dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta membuat somasi terbuka untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Somasi disampaikan untuk menanggapi keputusan Luhut melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, termasuk Pulau G, pada Selasa (13/9) lalu usai rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kantor Kementerian ESDM.

"Somasi terbuka ini kami lakukan karena tidak ada itikad baik dari Menko Kemaritiman, Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai aparat pemerintah dalam menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT," kata Ahmad Martin Hadiwinata, salah satu perwakilan koalisi di kantor LBH Jakarta, Jumat (16/9).

Ada tiga hal dari somasi terbuka yang disampaikan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Pertama, soal putusan PTUN Jakarta tertanggal 31 Mei 2016 yang menyatakan pembatalan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2.238 Tahun 2014. SK tersebut berisi Pemberian Izin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Kedua, masih terkait putusan PTUN Jakarta, yakni dikabulkannya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan bunyi, "Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SK Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan atau ada penetapan lain yang mencabutnya".

Ketiga, perihal pernyataan Luhut dengan pejabat terkait saat konferensi pers pada Selasa lalu. Pernyataan yang disorot adalah tentang kesimpulan yang menyebutkan tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan reklamasi di pantai utara Jakarta.

"Atas dasar tiga hal itu, kami berpendapat, putusan PTUN Jakarta harus dipatuhi setiap orang di wilayah Negara Republik Indonesia, ada pertimbangan dalam penundaan pelaksanaan reklamasi Pulau G, dan tidak ada alasan bagi Saudara (Luhut) untuk melanjutkan proyek reklamasi sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap," kata Martin. [prs]


Baca juga:
Reklamasi Lanjut Karena Belum Ada Keputusan Inkrah
Soal Reklamasi, Rizal Ramli: Tanya Bu Susi dan Bu Siti
Lulung: Putusan Kelanjutan Reklamasi Hanya Sepihak
Jokowi dan Luhut Diminta Netral dalam Pilgub
Melanjutkan Reklamasi Melukai Perasaan Rakyat Jakarta


Komentar Pembaca

Kemenko Kemaritiman Ingin Implementasikan Jalan Raya Plastik





Berita Populer

Didukung Muhammadiyah, Anies: Kita Jemput Kemenangan 19 April
Mayoritas Akar Rumput PDIP Tidak Solid, Ahok Bakal Tumbang
Adhyaksa Dault Terima Anugerah Bintang Jasa Cemerlang Kelas II-Perak