KPUD Sebut Lembaga Survei Mesti Independen dan Mendidik Masyarakat

Polhukam  SELASA, 18 OKTOBER 2016 , 20:41:00 WIB | LAPORAN:

KPUD Sebut Lembaga Survei Mesti Independen dan Mendidik Masyarakat
RMOL. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, seluruh lembaga survei yang melakukan survei terkait Pilkada DKI Jakarta wajib mendaftarkan ke KPUD.

Dalam melakukan survei pun, kata Sumarno, lembaga survei harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan, seperti harus  independen, harus menyebutkan metodologinya, darimana dana survei, dan kapan survei itu dilakukan,

"Kemudian juga bersifat mendidik masyarakat, semua ada ketentuannya," kata Sumarno, Selasa (18/10).

Sementara itu, terkait dengan survei yang dilakukan Charta Politika yang tidak independen dalam melakukan survei, Sumarno tidak mau berkomentar.

Menurutnya, lembaga survei Charta Politika hingga saat ini memang belum terdaftar secara resmi di KPU.

"Charta politika belum terdaftar. Saya tidak menyebutkan survei mereka ilegal atau tidak. Pendaftaran lembaga survei terakhir satu bulan sebelum pemungutan suara, jadi masih bisa didaftarkan," kata Sumarno.

Sebelum diberitakan, Komisi A DPRD DKI Jakarta bakal memanggil lembaga survei Charta Politika pekan ini. Pemanggilan terkait adanya dugaan lembaga itu tidak independen dalam melakukan survei.

Hal itu menyusul diamankannya seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang tengah menyebarkan kuisoner survei bertajuk preferensi politik masyarakat menuju pemilihan langsung gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, yang sedang dikerjakan lembaga survei Charta Politika.

Dalam kuisoner yang dibawa mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tersebut beraroma penggiringan opini terhadap calon petahana Ahok, seperti Jakarta maju karena Ahok, tidak ada figur yang lebih baik memimpin Jakarta selain Ahok, semua hal jelek yang dituduhkan kepada Ahok tidak benar dan Ahok memang kasar tapi itu untuk kebaikan.

Demikian diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Senin (17/10).

"Kita panggil untuk dimintai klarifikasinya. Kita akan tanyakan soal independensi Charta Politika, karena survei-surveinya ada aroma memihak calon tertentu serta penggiringan opini," kata Syarif.

Dalam pemanggilan mendatang, menurut Syarif, pihaknya juga akan meminta klarifikasi keabsahan Charta Politika, apakah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri masih berlaku.

Selain itu, kata Syarif, Charta Politika ternyata belum terdaftar di KPU DKI sebagai lembaga survei resmi. Padahal sesuai Peraturan KPU, setiap lembaga survei wajib mendaftarkan ke KPU.

"Kalau ditemukan pelanggaran, maka Charta Politika harus diproses di komisi etik," ujar Syarif. [prs]

Komentar Pembaca