Sandi: Penghentian Proyek Reklamasi Bukan Soal Untung Rugi, Tapi Kepentingan Rakyat

Polhukam  MINGGU, 20 NOVEMBER 2016 , 18:06:00 WIB | LAPORAN: LOPI KASIM

Sandi: Penghentian Proyek Reklamasi Bukan Soal Untung Rugi, Tapi Kepentingan Rakyat

Sandiaga Uno / NET

RMOL. Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno kembali menegaskan bakal menghentikan mega proyek reklamasi di teluk Jakarta.

Langkah yang bakal dilakukan pria yang biasa disapa Sandi ini yakni, mengajak para pengembang terkait duduk bersama membahas soal reklamasi Jakarta.

Sebab, kata Sandi, para pengembang selama ini melakukan investasi reklamasi di teluk Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan pengembang meyakini mereka punya landasan cukup kuat dalam proyek tersebut.

"Tapi pemerintah pusat kan lagi mengkaji ulang, jadi saya enggak mau pengembangnya merugi, enggak fair sama sekali dan enggak adil. Mereka melakukan itu dengan keyakinan membantu CSR, membantu Pemprov itu yang tadi landasan hukumnya kuat, ternyata tidak kuat," kata Sandi, di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (20/11).

Landasan hukum tersebut, kata Sandi, saat ini sedang dikaji di Bapennas. Dirinya nanti akan mengajak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk bicara langsung mengenai reklamasi.

Namun, kata Sandi, menghentikan megaproyek reklamasi bukan persoalan untung atau rugi melainkan keberpihakan pada rakyat.

"Kalau kita enggak mau bicara untung rugi, yang kita ingin adalah sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kebijakan yang berpihak kepada kelestarian lingkungan, berpihak kepada masa depan Jakarta," tegasnya.

Sandi menegaskan, apapun hasil kajian yang keluar dari Pemerintah Pusat akan dicarikan solusinya agar ada kepastian.

"Tapi hingga saat ini, pasangan Anies-Sandi menolak untuk melanjutkan reklamasi, jadi kita posisinya sekarang menghentikan reklamasi," kata Sandiaga.

Sandi mengatakan, dirinya tidak takut tidak populis dalam penghentian megaproyek reklamasi tersebut.

"Bukan masalah populis atau tidak, kita sudah melakukan pengkajian ini cukup dalam. Dan setelah kita kaji, sebagai kita ketahui sudah ada di KPK juga, berarti ini proses yang tidak terbuka dan ada ketidakadilan yang hadir di sini," pungkasnya. [awr]

Komentar Pembaca
Biaya Kampanye Tinggi, Korupsi Merajalela

Biaya Kampanye Tinggi, Korupsi Merajalela

SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

Tolak Biaya Isi Ulang E-Money!

Tolak Biaya Isi Ulang E-Money!

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Pertemuan Di YLBHI Hanya Musikalisasi Puisi

Pertemuan Di YLBHI Hanya Musikalisasi Puisi

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 , 15:00:00

PSSI Tak Berprikemanusiaan

PSSI Tak Berprikemanusiaan

SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 , 11:59:00

Terima Majalah RMOL

Terima Majalah RMOL

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 , 22:58:00

Satroni DPRD

Satroni DPRD

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 , 13:05:00