443 Hektare Wilayah Kota Bekasi Merupakan Kawasan Kumuh

Sosial  RABU, 30 NOVEMBER 2016 , 22:48:00 WIB | LAPORAN: ZULFAHMI JAMBA

443 Hektare Wilayah Kota Bekasi Merupakan Kawasan Kumuh

IST

RMOL. Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbangkim) Kota Bekasi bekerjasama dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU/PR tengah berusaha mensukseskan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang menjadi fokus pemerintah pusat. Tercatat, ada seluas 443 hektare kawasan kumuh yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi.

"Dari total 210.000 hektare luas wilayah Kota Bekasi, 443 hektare di antaranya masuk dalam kriteria kawasan kumuh. Artinya, 0,21 persen dari total wilayah Kota Bekasi merupakan kawasan kumuh. Luas lahan kumuh itu telah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi," kata Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbangkim) Kota Bekasi, Dadang Ginanjar di Bekasi, Rabu (30/11).
 
Menurut, Dadang,  Target utama dari program KOTAKU ini adalah menghapus wilayah kumuh dan miskin hingga nol hektar. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan bantuan dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, baik daerah ataupun pusat.

"Pemerintah pusat berkepentingan untuk melakukan penataan karena salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 adalah nol persen kawasan kumuh," terangnya.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, di Kota Bekasi, lokasi kawasan kumuh tersebut tersebar hampir merata di 12 kecamatan. Dari pendataan tersebut, diperoleh juga informasi keberadaan 3.066 rumah tidak layak huni yang perlu dibedah (diperbaiki) sebagai bagian dari penataan kawasan kumuh.
 
Sepanjang tahun 2016, pihaknya hanya sanggup menata enam kawasan kumuh melalui Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas dan membedah 170 rumah tidak layak huni.

"Meskipun kemampuan anggaran terbatas, tapi bisa saja tahun 2018 tuntas dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah," ujarnya.

Dadang menambahkan, program pengentasan kawasan kumuh saat ini mengalami sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan anggaran serta ketiadaan lahan untuk keperluan pembangunan sarana prasarana pendukung di lokasi tersebut.

"Sebab selain "membedah" rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh juga meliputi pembuatan sarana sanitasi, pembangunan jalan lingkungan yang representatif, serta penyediaan akses air bersih," katanya. [zul]


Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00