RMOLJAKARTA

Home

Share |
443 Hektare Wilayah Kota Bekasi Merupakan Kawasan Kumuh
Rabu, 30 November 2016 , 22:48:00 WIB
Laporan: Zulfahmi Jamba

IST
  

RMOL. Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbangkim) Kota Bekasi bekerjasama dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU/PR tengah berusaha mensukseskan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang menjadi fokus pemerintah pusat. Tercatat, ada seluas 443 hektare kawasan kumuh yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bekasi.

"Dari total 210.000 hektare luas wilayah Kota Bekasi, 443 hektare di antaranya masuk dalam kriteria kawasan kumuh. Artinya, 0,21 persen dari total wilayah Kota Bekasi merupakan kawasan kumuh. Luas lahan kumuh itu telah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi," kata Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbangkim) Kota Bekasi, Dadang Ginanjar di Bekasi, Rabu (30/11).
 
Menurut, Dadang,  Target utama dari program KOTAKU ini adalah menghapus wilayah kumuh dan miskin hingga nol hektar. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan bantuan dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, baik daerah ataupun pusat.

"Pemerintah pusat berkepentingan untuk melakukan penataan karena salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 adalah nol persen kawasan kumuh," terangnya.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, di Kota Bekasi, lokasi kawasan kumuh tersebut tersebar hampir merata di 12 kecamatan. Dari pendataan tersebut, diperoleh juga informasi keberadaan 3.066 rumah tidak layak huni yang perlu dibedah (diperbaiki) sebagai bagian dari penataan kawasan kumuh.
 
Sepanjang tahun 2016, pihaknya hanya sanggup menata enam kawasan kumuh melalui Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas dan membedah 170 rumah tidak layak huni.

"Meskipun kemampuan anggaran terbatas, tapi bisa saja tahun 2018 tuntas dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah," ujarnya.

Dadang menambahkan, program pengentasan kawasan kumuh saat ini mengalami sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan anggaran serta ketiadaan lahan untuk keperluan pembangunan sarana prasarana pendukung di lokasi tersebut.

"Sebab selain "membedah" rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh juga meliputi pembuatan sarana sanitasi, pembangunan jalan lingkungan yang representatif, serta penyediaan akses air bersih," katanya. [zul]


Baca juga:
Solusi Korban Penggusuran Bekasi, RAPBD 2017 Harus Memuat Anggaran Kerohiman
Puluhan PNS Pemkot Bekasi Kena Sanksi dan Dipecat
Elit Politik Kota Bekasi Cakar-cakaran, RAPBD 2017 Terancam Molor
Rahmat Effendi Sahkan UMK Bekasi Sebesar Rp 3,6 Juta
Transjakarta Rute Summarecon Bekasi Resmi Beroperasi


Komentar Pembaca

Pulau Fam Raja Ampat Jadi Konservasi, Penangkapan Ikan Dilarang





Berita Populer

PKPU Pantau Progres Penerima Modal Usaha KMP
PKPU Human Initiative Dirikan Dapur Air untuk Korban Banjir