RMOLJAKARTA

Home

Share |
Mendagri: Pembangunan Indonesia Timur Belum Berdasarkan Kebutuhan Rakyat
Jum'at, 09 Desember 2016 , 13:15:00 WIB

MENDAGRI TJAHJO KUMOLO/IST
  

RMOL. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, pola pembangunan di wilayah Indonesia Bagian Timur yang diterapkan belum seutuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga percepatan pembangunan di wilayah tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia yang telah menunjukan progres yang luar biasa.

Hal ini disampaikan Tjahjo saat mengisi diskusi yang digelar Pemprov Maluku dengan tema 'Tantangan Memimpin dan Membangun Maluku sebagai Provinsi dengan Wilayah Laut Terluas di Indonesia, Kamis (8/12) malam.

"Membangun di Maluku dengan membangun untuk Maluku itu berbeda. Yang saya cermati, keterlambatan karena konsepnya masih membangun di Maluku atau Papua, bukan untuk masyarakat Maluku atau Papua," jelas Tjahjo dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (9/12).

Guna mengatasi ketertinggalan yang ada, pemerintah lanjut dia, terus melakukan berbagai upaya dengan berbagai kebijakan strategis. Antara lain, membangun konektivitas nasional lewat kebijakan tol laut.

"Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan juga menjadi titik fokus utama, khususnya di provinsi kepulauan. Jadi Maluku tidak bisa dibangun sendiri. Masa depan cukup bagus, tapi bagaimana membangun konektivitas dan sinergi," tutur Tjahjo.

Mengutip pidato Joko Widodo saat dilantik sebagai presiden 2014 lalu, Tjahjo menceritakan, ketika itu Jokowi menyatakan, seluruh lapisan masyarakat harus berjuang sekeras-kerasnya mengembalikan kejayaan sebagai negara maritim. Karena laut dan samudera merupakan masa depan Indoensia.

"Presiden mengatakan, selama ini kita cukup lama memunggungi laut dan samudera. Saatnya mengembalikan itu semua, sehingga motto jales veva jaya mahe sebagai semboyan nenek moyang di masa lalu, bisa kembali membahana," demikian kata Tjahjo.  [has/zul]


Baca juga:
Rencana Revisi UU Ormas Dalam Proses Review
Mendagri Minta Pemda Waspadai Keberadan Ormas Anti Pancasila
Mendagri Tak Permasalahkan Kebijakan Sumarsono Ubah Konsep APBD DKI
Mendagri Berencana Meninjau Ulang UU Ormas
Kata Sumarsono, Kemendagri Beri Perlakuan Super Khusus Pencairan APBD DKI 2017


Komentar Pembaca

Kemenko Kemaritiman Ingin Implementasikan Jalan Raya Plastik





Berita Populer

Wali Kota Bekasi Beri Reward Pada Peraih PBB Terbanyak
Februari 2017, Utang Indonesia Bertambah Rp122,6 Triliun
Tingkatkan Potensi UKM, Ralali.Com Gandeng Dinas Koperasi Dan KUMKMP DKI