Laporan Harta Cuma Ajang Pamer Kekayaan Cagub

 JUM'AT, 16 DESEMBER 2016 , 18:09:00 WIB | LAPORAN:

Laporan Harta Cuma Ajang Pamer Kekayaan Cagub
RMOL. Pelaporan harta kekayaan calon pemimpin dinilai hanya sebatas ajang pamer para kandidat. Pasalnya, hal itu hanya formalitas, hanya bisa dilihat tanpa bisa disentuh.

"Laporan harta kekayaan itu saat ini hanya formalitas. Ibaratnya harta kekayaan itu di pajang saja kayak estalase. Kita hanya boleh melihat, mendengar dan tidak boleh disentuh," ujar Pengamat politik dan anggaran,  Uchok Sky Khadafi di Hotel Sofyan Betawi,  Menteng,  Jakarta Pusat, Jumat (16/12).

Jadi, kata Uchok,  tidak bisa diketahui apakah harta itu halal atau haram, karena tidak bisa ditelusuri dari mana asal kekayaan tersebut.

"Undang-Undang yang mengamanatkan bahwa pemimpin harus bebas dari KKN tidak terbukti, karena dari harta itu bisa dilihat pemimpin itu baik atau tidak, " tutur Direktur Center for Budget Analysis (CBA) itu.

"Karena dari harta ini bisa dilihat perilaku calon pemimpin ini baik atau tidak, maling atau memang alim. Kalau harta kekayaannya itu tidak diverifikasi, maka calon pemimpin ini tidak jelas wujudnya," katanya.

Karenanya, lanjut Uchok, harus ada solusinya, harus ada badan yang siapapun calon, baik dia DPR atau calon di pilkada, calon gubernur seperti DKI ini, semua harta kekayaan itu harus diverifikasi, ditelusuri sumber penghasilan, sumber pendapatan itu berasal dari mana saja.

"Termasuk hibah. Ini juga nggak jelas. Karena semua pejabat negara yang melaporkan harta kekayaan, termsuk calon gubernur DKI ini. Banyak hibahnya itu, biasanya mereka sebagai benteng, untuk menghilangkan sumbernya dari mana," ucapnya.

Oleh karenanya, tambah Uchok, perlu ada audit harta kekayaan para calon pemimpin. Hal itu bisa dilakukan oleh KPU atau KPK.  Pemerintah harus membuatkan payung hukum,  misalnya Peraturan Pemerintah (PP).

"Jadi yang diaudit itu bukan hanya dana kampanye, tapi harta kekayaan juga harus diaudit, ditelusuri. Kalau pemerintah punya political will,  bikin saja PP," pungkasnya.[prs]



Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09