Soni Minta Kementerian ATR/BPN Stop Kontrak Lahan Eks Kedubes Inggris

Polhukam  KAMIS, 22 DESEMBER 2016 , 17:13:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Soni Minta Kementerian ATR/BPN Stop Kontrak Lahan Eks Kedubes Inggris
RMOL. Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono meminta Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghentikan pinjam pakai lahan bekas kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris.

Soni mengatakan, pihak Kedubes Inggris mendapat kontrak hak pakai dari pemerintah pusat untuk menggunakan lahan itu sejak tahun 1961. Namun, lahan tersebut sudah tak dipakai lagi, dan akan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

"Kami meminta kepada Kementerian Agraria untuk segera mengakhiri (kontrak) pinjam pakai. Karena pinjam pakai mengatakan, kalau (lahan) sudah tidak dipakai lagi oleh Kedubes Inggris akan dikembalikan (ke pemerintah pusat)," kata Soni di Balai Kota, Kamis (22/12).

Soni juga mengaku, pihaknya telah bersurat secara resmi kepada Kementerian ATR/BPN untuk mengakhiri masa pakai dan mengembalikan lahan ke pemerintah.

Kini, kata Soni, Kementerian ATR/BPN, tengah mempelajari dan memeriksa data terkait lahan tersebut.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menunggu pembayaran sewa lahan oleh pihak Kedubes Inggris yang belum bayar hak guna selama sekitar 50 tahun.

"Tapi Kedubes Inggris sendiri sebenarnya dari awal sudah menyadari posisinya. Bahkan sempat menanyakan, 'Kami kok harusnya membayar sewa, ditarik siapa uangnya? Kok enggak ditarik uangnya? Kami bayar ke mana?'. Bingung mereka," jelas Soni.

Diketahui, Kedubes Inggris mendapat hak pakai untuk menggunakan lahan tersebut. Kedubes Inggris berkewajiban membayar Rp 63 ribu tiap tahunnya sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) sejak tahun perolehan hak pakai pada tahun 1961 silam.

BPN Jakarta Pusat sebelumnya menjelaskan lahan itu bersertifikat atas nama Kedubes Inggris. Apabila Kedubes Inggris mau melepaskan atau menjual, harus ada rekomendasi. Pertama dari Kementerian Luar Negeri, yang kedua dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Anehnya, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelumnya ngotot akan membeli lahan tersebut dengan anggaran sebesar Rp 479 miliar.[prs]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00