RMOLJAKARTA

Home

Share |
Kakanwil Bea Cukai Jakarta Yakin Mampu Lampaui Target Penerimaan 2016
Jum'at, 23 Desember 2016 , 05:49:00 WIB
Laporan: Zulfahmi Jamba

KAKANWIL BEA CUKAI JAKARTA, OENTARTO WIBOWO/ZULJAMBA-RMOLJAKARTA
  

RMOL. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Jakarta Oentarto Wibowo optmis mampu memenuhi target penerimaan yang di bebankan kepada wilayahnya. Pasalnya, sejak per 30 November lalu saja penerimaan Kakanwil Jakarta sudah mencapai Rp522 milyar atau 98 persen dari yang ditargetkan.  

"Target penerimaan yang diberikan ke kita memang tidak banyak. Hanya sekitar Rp529 milyar. kita yakin sampai akhir Desember nanti mampu melewatinya," kata Oentarto di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (22/12).
  
Dari total Rp522 milyar pendapatan yang telah dihasilkan, terang dia, Rp22,40 miliar diantaranya berasal dari be masuk (BM), Rp155,45 miliar dari hasil cukai tembakau (HT) dan Rp123,46 miliar dari minuman mengandung ethil alkohol (MMEA)

"Sisanya Rp15,44 miliar berasal dari penindakan hasil penindakan," ungkap Oentarto.

Untuk penegakan hukum (law enforcement) sendiri, terang dia, sejauh ini pihaknya sudah mengeluarkan 1.300 surat bukti penindakan . Mayoritas didominasi oleh minuman mengandung etil alkohol.

"Sedangkan terkait narkotika ada sekitar 35 kali penindakan. Paling banyak terjadi di kantor pelayanan bea cukai Pasar Baru, sebanyak 29 kali," papar Oentarto. [zul]


Baca juga:
Bea Cukai Soetta Gagalkan Penyelundupan Sabu Cair Dari Hongkong
Selundupkan Burung Hias di Celana, 2 WN China Diamankan Petugas Bea Cukai
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Satwa Dilindung di Pelabuhan Tanjung Priok
Uchok Minta Bareskrim Ambil Alih Kasus Penyelundupan Miras dari Bea Cukai
9 Bulan Tanpa Hasil, Uchok Sky Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Penyelundupan Miras


Komentar Pembaca

Reshuffle, Panglima TNI Diganti?





Berita Populer

KPK Didesak Berantas Mafia Lelang Di SKK Migas
DPR Pertanyakan PT SHIP Bisa Menang Tender Di SKK Migas
BPRD Diminta Optimalkan Penerimaan 13 Pajak Daerah