RMOLJAKARTA

Home

Share |
Mendagri Dukung Penuh KPK Usut Tuntas Korupsi Bupati Klaten
Kamis, 05 Januari 2017 , 16:15:00 WIB

  

RMOL. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh langkah KPK dalam upaya mengusut tuntas kasus dugaan suap Bupati Klaten Sri Hartini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahan justru hanya akan merusak sistem pemerintahan yang ada.

"Prinsipnya Kemendagri mendukung penuh langkah hukum KPK," ucap Tjahjo melalui pesan elektroneknya yang diterima rmoljakarta.com, Jakarta, Kamis (5/1).

Terkait kasus Bupati Klaten, Tjahjo menyakini penyidik KPK sudah memiliki alat bukti yang cukup, apalagi kasus ini terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Apapun OTT atau apapun yang dilakukan oleh KPK tentunya sudah mencukupi alat bukti," paparnya.

Selain itu, mantan Sekjen PDI Perjuangan ini berpandangan bahwa suap penempatan jabatan menunjukkan birokrasi pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa.  

Sebelumnya, Tjahjo mengaku sudah mengirimkan kembali pakta integritas yang ditandatangani seluruh kepala daerah usai dilantik.

"Pakta integritas kita kirim kembali, mengingatkan kembali. Termasuk aturan-aturan yang berkaitan rekrutmen jabatan juga kita kirimkan kembali sebagai pedoman," ujarnya.

Dakui, pihaknya tidak dapat mengecek satu-persatu jabatan di daerah.

"Tapi kan proses dan mekanisme jenjangnya jelas. Sarjana teknik ya enggak bisa jadi kepala rumah sakit, kan sudah ada protapnya,” tukas Tjahjo.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik KPK menangkap tangan Sri Hartini karena kasus dugaan penerimaan suap mutasi dan promosi di lingkungan Pemkab Klaten, Jateng, Jumat (30/12).

Selain itu, KPK juga mengamankan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Suramlan yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Dari rumah dinas Sri Hartini, KPK mengamankan uang sekitar Rp 2 miliar dan pecahan mata uang asing US$ 5.700 dan SGD 2.035, selain juga catatan penerimaan uang. [has/dka]


Baca juga:
Setya Novanto Ditunggu KPK
Hak Politik Sanusi Tak Dicabut, KPK Ajukan Banding
Soal Politik Dinasti Haram, Mendagri: Silahkan DPR Lobi MK
Mendagri: Kasus OTT Bupati Klaten Bikin Kepala Daerah Ketakutan
KPK Jangan Takut, Kekebalan Ahok Sudah Luntur Oleh Al Maidah 51


Komentar Pembaca

Komnas HAM Sarankan Jokowi Tes DNA





Berita Populer

Pekan Depan, Jokowi Copot Ahok
Ahok Pemilik 75 Persen "Saham" RI
Ansor DKI Siap Kepung dan Duduki Balaikota