Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Langgar Hukum

Peristiwa  SABTU, 07 JANUARI 2017 , 12:57:00 WIB | LAPORAN: FAHRI HAIDAR

Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Langgar Hukum
RMOL. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Meta S Pane meminta Polri untuk segera membatalkan kenaikan tarif pengurusan STNK, SIM, BPKB dan sejumlah kenaikan lain menyangkut pajak kendaraan.

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 31 ayat 4 disebutkan penentu biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR atau DPRD.

"Sementara kenaikan tarif tersebut belum dibahas DPR dan belum ditetapkan DPR. Sehingga penerapan kenaikan itu merupakan sebuah pelanggaran hukum," kata Neta dalam keterangan persnya, Sabtu (7/1).

Karenanya, lanjut dia, IPW menyesalkan sikap Polri yang mengabaikan UU Pelayanan Publik. Sikap mengabaikan itu menunjukkan bahwa Polri semakin arogan dan tidak patuh hukum.

"Sikap ini sangat disayangkan, mengingat Polri adalah lembaga penegak hukum tapi ternyata tidak patuh hukum. Untuk itu IPW mendesak Polri segera membatalkan kenaikan tarf pengurusan STNK, SIM dan lain-lain itu," tegasnya.  

Dia menegaskan, seharusnya Polri sebagai aparatur penegak hukum harus mampu memberi contoh agar seluruh komponen masyarakat di negeri ini patuh hukum dan taat pada undang-undang.

"Jangan mentang-mentang sebagai institusi penegak hukum, Polri bisa seenaknya melakukan pelanggaran hukum atau mengabaikan undang undang," tuturnya.

Sehingga, lanjutnya, sebuah produk, yakni kenaikan tarif pengurusan STNK dan lain sebagainya, yang belum dibahas DPR sesuai UU Pelayanan Publik, sudah ditetapkan dan diterapkan kepada publik.

Karenanya, IPW mengecam keras, jika Polri tetap nekat memberlakukan kenaikan tarif pengurusan SIM dan lain sebagainya itu. Menurutnya, jika Polri memang berkeinginan menaikkan tarif teraebut, maka harus sabar menunggu pembahasan dan persetujuan DPR seperti yang diamanatkan UU Pelayanan Publik.

"Sehingga Polri tidak dituding arogan dan mengabaikan UU Pelayanan Publik," tandasnya. 

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00