DPRD Kota Bekasi Bakal Bentuk Pansus Apartemen Grand Kemala Lagoon

Peristiwa  MINGGU, 08 JANUARI 2017 , 23:23:00 WIB

DPRD Kota Bekasi Bakal Bentuk Pansus Apartemen Grand Kemala Lagoon

Apartemen Grand Kemala Lagoon/ist

RMOL. Runtuhnya tangga darurat proyek pembangunan Apartemen Grand Kamala Lagoon, Pekayon Jaya, Kota Bekasi pada Rabu (4/1) lalu, mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Mereka pun berencana akan membentuk panitia khusus (Pansus) guna mencari titik terang terkait masalah tersebut.

Salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang turut mendorong dibentuknya Pansus Apartemen Lagoon adalah Ronny Hermawan. Menurut Anggota Komisi II DPRD ini, langkah tersebut diperlukan untuk mengusut tuntas insiden yang memakan enam korban dan satu diantaranya meninggal dunia itu.
 
"Dalam Pansus nanti harus dapat menemukan titik terang, siapa pihak yang merekomendasikan izin bangunan, dan pihak yang akan bertanggungjawab atas insiden runtuhnya tangga darurat Apartemen," katanya, saat dihubungi, Minggu (8/1).
 
Politisi partai Demokrat ini juga meminta agar Pemerintah Kota Bekasi dapat kembali mengaudit dua tower apartemen yang di bangunan oleh PT. PP Property tersebut. Pasalnya, masing-masing bangunan tersebut sudah berdiri 50 persen lebih.

"Walikota, BPKAD, dan SKPD terkait mengaudit dan melakukan peninjauan proyek pembangunan Apartemen Grand Kamala Lagoon dan pansus juga bisa didorong kepenegak hukum," papar dia.

Komentar senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD lainnya, Muhammad Kurniawan. Politisi dari PKS tersebut meminta agar kasus runtuhnya tangga darurat Apartemen Grand Kamala Lagoon dilakukan investigasi yang menyeluruh.

"Investigasi secara menyeluruh harus segera dilakukan, mesti dibuka dari hulu sampai hilirnya. Dinas Tata Kota sebagai regulator harus buka dokumen-dokumen baik izin dan teknis. Dan operator (pemohon) harus bersedia di audit. Tidak boleh ada yang lepas tangan. Regulator itu tidak selesai hanya dengan memberikan izin saja, harus ada pengawasan ekstra." katanya.

Menurut Kurniawan,  persoalan ambruknya konstruksi tangga darurat  tersebut adalah persoalan serius. Permasalahannya, kasus tersebut tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa pekerja, tapi beberapa hal, seperti aspek kegunaan bangunan dan konstruksi gedung, juga terkait langsung dengan kepentingan public..

"Apalagi kegagalan konstruksi ini mengakibatkan korban. Cek regulasi, ini mesti ada sanksi tegas," imbuhnya.

Kurniawan mengingatkan,  hal tersebut juga akan menjadi preseden buruk untuk dunia konstruksi di Indonesia. Pasalnya, kesalahan tersebut dilakukan  kontraktor kawakan sekelas PT. PP Property. Untuk itu, ia berharap perlu ada audit investigatif  yang mesti dilakukan sesuai koridor perundang undangan yang ada.

"Saya kira perlu ada audit investigatif oleh kementrian PUPR melibatkan pakar dan akademisi. Memang ini menjadi perspektif nasional perlu adanya audit investigatif melalui undang-undang, bukan kelas Perda lagi." pungkasnya. [dhy/zul]


Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00