RMOLJAKARTA

Home

Share |
Tuntutan Jaksa Ke Basuki Dinilai Politis
Jum'at, 21 April 2017 , 18:23:00 WIB
Laporan: Fahri Haidar

BASUKI/NET
  

RMOL. Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK), Muslim Arbi menilai, pembacaan tuntutan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ali Mukartono terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama yang dibacakan pada sidang penuntutan, Kamis (20/4) kemarin, di PN Jakarta Utara,​ bersifat politis.

Menurut Muslim, meski Ali Mukartono sebagai JPU menepis tudingan muatan politik dalam dakwaannya, tapi tak bisa dielakkan, ada sesuatu dalam penundaan pembacaan dakwaan dan pokok dakwaan beberapa waktu lalu.

Pertama, alasan penundaan pembacaan tuntut karena belum selesai di ketik pada persidangang lalu dan lalu di ubah karena banyak saksi dan saksi ahli tidak bisa diterima.

"Bukankah waktu tersedia sejak pertama kali sidang sampai persidangan mencapai 17 kali adalah waktu yang tidak singkat bukan, sehingga alasan waktu tidak tepat," kata Muslim kepada Kantor Berita RMOL Jakarta, Jumat (21/4).

Begitu juga pemeriksaan saksi dan mendengarkan keterangan ahli sudah sangat terang benderang. Apalagi  NU, Muhammadiyah, dan MUI sudah memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok adalah perbuatan menistakan agama.

Kedua, menjadikan kasus Buni Yani sebagai alasan merendahkan tuntutan atas dakwaan jaksa dari dakwaan dengan pasal 156a dengan ancaman hukuman selama-lamanya 5 tahun dan pasal 156 dengan ancaman hukuman 4 tahun.

"Dalam pokok dakwaan lalu, menuntut terdakwa Basuki dengan Penjara 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun tidak beralasan. Hal itu jika dilihat pokok dakwaan dalam materi selama persidangan, pendapat ulama, umat dan dakwaan yang dibacakan oleh JPU," terangnya.

Ketiga, karena koalisi partai pengusung Basuki dalam Pilgub DKI kali ini, yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB, dan PPP berasal dari koalisi partai penguasa.

"Maka tak pelak lagi dapat dikatakan rendahnya tuntutan dari dakwaan jaksa dari semula 5 tahun dan 4 tahun, menjadi 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun, adalah karena tekanan politik dan penguasa. Apalagi, Jaksa Agung M Prasetyo berasal dari kader Partai NasDem," bebernya.

"JPU pasti di bawah tekanan."

Mencermati hal itu, lanjut dia, dapat disimpulkan bahwa dakwaan JPU bersifat politis, apalagi hasil Pilgub DKI Basuki kalah.

"Jadi dakwaan ini semacam pelipur lara dari kekalahan. Disinilah wajah dan potret keadilan yang semakin kering di negeri ini. Persidangan ini dapat dianggap dagelan belaka," terangnya.

Meski demikian, kata dia, sesuai Edaran MA tahun 1964, seorang penista agama harus dihukum seberat-beratnya. Maka Majelis Hakim pada putusannya nanti, dapat menghukum terdakwa penista agama sesuai dengan pokok dakwaan yaitu kembali kepada pasal 156a atau lebih.

"Agar kasus ini memberi efek jera terhadap penistaan agama di negeri ini di kemudian hari," tandasnya. [ipk]


Baca juga:
Pengacara Buni Yani: Jaksa Penuntut Basuki Tak Profesional
Maju Di Pilpres 2019, Jokowi Bakal Dicap Petahana Pelindung Penista Agama
Tuntutan Untuk Basuki Jauh Dari Rasa Adil
Satu Tahun Penjara Dan Kalah Di Pilgub Sudah Cukup Buat Hukum Basuki
Tuntutan JPU Terhadap Basuki Melecehkan Hukum Dan Agama


Komentar Pembaca

Menkominfo Pimpin Jalan Santai WPFD





Berita Populer