Tuntutan Jaksa Ke Basuki Dinilai Politis

 JUM'AT, 21 APRIL 2017 , 18:23:00 WIB | LAPORAN: FAHRI HAIDAR

Tuntutan Jaksa Ke Basuki Dinilai Politis

Basuki/net

RMOL. Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK), Muslim Arbi menilai, pembacaan tuntutan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ali Mukartono terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama yang dibacakan pada sidang penuntutan, Kamis (20/4) kemarin, di PN Jakarta Utara,‚Äč bersifat politis.

Menurut Muslim, meski Ali Mukartono sebagai JPU menepis tudingan muatan politik dalam dakwaannya, tapi tak bisa dielakkan, ada sesuatu dalam penundaan pembacaan dakwaan dan pokok dakwaan beberapa waktu lalu.

Pertama, alasan penundaan pembacaan tuntut karena belum selesai di ketik pada persidangang lalu dan lalu di ubah karena banyak saksi dan saksi ahli tidak bisa diterima.

"Bukankah waktu tersedia sejak pertama kali sidang sampai persidangan mencapai 17 kali adalah waktu yang tidak singkat bukan, sehingga alasan waktu tidak tepat," kata Muslim kepada Kantor Berita RMOL Jakarta, Jumat (21/4).

Begitu juga pemeriksaan saksi dan mendengarkan keterangan ahli sudah sangat terang benderang. Apalagi  NU, Muhammadiyah, dan MUI sudah memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok adalah perbuatan menistakan agama.

Kedua, menjadikan kasus Buni Yani sebagai alasan merendahkan tuntutan atas dakwaan jaksa dari dakwaan dengan pasal 156a dengan ancaman hukuman selama-lamanya 5 tahun dan pasal 156 dengan ancaman hukuman 4 tahun.

"Dalam pokok dakwaan lalu, menuntut terdakwa Basuki dengan Penjara 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun tidak beralasan. Hal itu jika dilihat pokok dakwaan dalam materi selama persidangan, pendapat ulama, umat dan dakwaan yang dibacakan oleh JPU," terangnya.

Ketiga, karena koalisi partai pengusung Basuki dalam Pilgub DKI kali ini, yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB, dan PPP berasal dari koalisi partai penguasa.

"Maka tak pelak lagi dapat dikatakan rendahnya tuntutan dari dakwaan jaksa dari semula 5 tahun dan 4 tahun, menjadi 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun, adalah karena tekanan politik dan penguasa. Apalagi, Jaksa Agung M Prasetyo berasal dari kader Partai NasDem," bebernya.

"JPU pasti di bawah tekanan."

Mencermati hal itu, lanjut dia, dapat disimpulkan bahwa dakwaan JPU bersifat politis, apalagi hasil Pilgub DKI Basuki kalah.

"Jadi dakwaan ini semacam pelipur lara dari kekalahan. Disinilah wajah dan potret keadilan yang semakin kering di negeri ini. Persidangan ini dapat dianggap dagelan belaka," terangnya.

Meski demikian, kata dia, sesuai Edaran MA tahun 1964, seorang penista agama harus dihukum seberat-beratnya. Maka Majelis Hakim pada putusannya nanti, dapat menghukum terdakwa penista agama sesuai dengan pokok dakwaan yaitu kembali kepada pasal 156a atau lebih.

"Agar kasus ini memberi efek jera terhadap penistaan agama di negeri ini di kemudian hari," tandasnya. [ipk]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Terima Laporan Kunjungan

Terima Laporan Kunjungan

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 01:24:00

Bahas Pahlawan Zaman <i>Now</i>

Bahas Pahlawan Zaman Now

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 04:59:00

Membahas Perkembangan Islam Di Ukraina

Membahas Perkembangan Islam Di Ukraina

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 10:31:00