Konflik KONI DKI Harus Diselesaikan Sesuai Mekanisme

Olahraga  RABU, 10 MEI 2017 , 13:44:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Konflik KONI DKI Harus Diselesaikan Sesuai Mekanisme

NET

RMOL. Terpilihnya Dody Rahmadi Amar sebagai Ketua Umum KONI Jakarta periode 2017-2021 dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) XI KONI DKI yang digelar 29 April 2017 lalu di Jakarta Utara, ternyata masih dipersoalkan sejumlah pihak.

Pemilihan Dody yang dilakukan secara aklamasi dinilai tidak sportif dan melanggar asas demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Masyarakat Pemantau Olahraga Jakarta (MPOJ), M Syaiful Jihad meminta pihak-pihak yang masih mempersoalkan jalannya Musorprov maupun pemilihan Ketum KONI DKI agar melakukan gugatan sesuai mekanisme yang ada di KONI.

"Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART KONI) penyaluran ketidakpuasan bisa dilakukan dengan menggugat ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI)," kata Syaiful melalui pesan elektronik, Rabu (10/5).

Menurut Syaiful, gugatan melalui BAORI lebih elegan ketimbang berencana membikin KONI DKI tandingan.

Karena hal ini makin jauh dari tujuan KONI sebagai satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di DKI Jakarta.

"Sedangkan yang terpilih menjadi ketua umum KONI DKI harus merangkul dan menjalin komunikasi yang intensif. Pembinaan atlet dan prestasi atlet harus dikedepankan dibanding memenuhi ego sektoral cabornya," ujar Syaiful.

Syaiful mengungkapkan, tugas berat kepengurusan KONI DKI periode 2017-2021 sudah menanti, yakni mempersiapkan atlet-atlet berprestasi sehingga mampu merebut Juara Umum PON XX tahun 2020 di Papua.

Diketahui, buntut ketidakpuasan sejumlah pengurus cabor dalam Musorprov membentuk Forum Cabor dengan menunjuk Alex Asmasoebrata sebagai Ketua KONI DKI Reformasi, Yudi Suyoto (wakil) dan Nur Ali (sekretaris).

KONI DKI tandingan ini berkantor di Cikajang, Jakarta Selatan. Alhasil, dualisme kepemimpinan di tubuh KONI DKI pun akhirnya tak terhindarkan.

Alex yang juga Ketua Umum Pengprov Pordasi DKI menuding pimpinan sidang Musorprov bersikap kontraproduktif terhadap permintaan Gubernur DKI Jakarta untuk menunda pemilihan Ketum KONI DKI yang baru.

Penundaan bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para kandidat yang mencalonkan diri, sehingga mekanisme pemilihan bisa terlaksana secara demokratis, menjunjung tinggi nilai sportivitas dan berpedoman pada AD/ART KONI. Namun musorprov tetap melanjutkan sidang.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik meminta agar Ketua KONI DKI Jakarta yang baru terpilih dalam Musprov DKI 29 April lalu, Dodi Ahmadi Amar, dapat menyatukan semua cabang olahraga di DKI Jakarta.

Demikian juga sebaliknya, cabor yang tergabung dalam Forum Cabor yang melakukan walk out dan yang dilarang masuk di arena Musorprov yang diketuai oleh Alex Asmasoebrata diminta pula untuk bersatu.

Taufik juga menyebutkan, selama belum dapat bersatu maka bantuan dana hibah untuk pembinaan prestasi di cabor-cabor belum dapat dicairkan sampai permohonan untuk bersatu ini diwujudkan oleh kedua belah pihak. [ipk]

Komentar Pembaca
Janggalnya Kasus Novel

Janggalnya Kasus Novel

RABU, 26 JULI 2017 , 19:00:00

Djarot Membangkang Pada Ahok

Djarot Membangkang Pada Ahok

SELASA, 25 JULI 2017 , 23:00:00

Koalisi SBY-Prabowo Untuk 2019

Koalisi SBY-Prabowo Untuk 2019

SELASA, 25 JULI 2017 , 17:00:00