Prasetio Jangan Asal Tolak Program Anies-Sandi Masuk APBD Perubahan

Politik  JUM'AT, 19 MEI 2017 , 11:14:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Prasetio Jangan Asal Tolak Program Anies-Sandi Masuk APBD Perubahan

Net

RMOL. Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengingatkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi supaya tidak asal menolak memasukan program-program unggulan Anies--Sandi dalam APBD Perubahan 2017.

"Prasetio tidak bisa serta-merta menolak program unggulan Anies-Sandi bisa masuk dalam APBD Perubahan. Karena nantinya APBD Perubahan itu kan yang menjalankan Anies-Sandi," kata Amir, Jumat (19/5).

Menurut Amir, ada dua alasan kenapa Tim Sinkronisasi Anies-Sandi bisa ikut nimbrung dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2017 yang tengah digodok eksekutif.

Argumentasi pertama yakni terkait dengan masalah waktu. Apabila pengesahan APBD Perubahan lewat dari tanggal 15 Oktober, maka pengesahannya kemungkinan besar ditandatangani Anies Baswedan.

Sedangkan argumentasi kedua, nantinya pelaksanaan APBD Perubahan tersebut Anies yang akan mempertanggungjawabkannya.

"Anies tentu bisa berargumen, APBD Perubahan kan yang merancang dan menyusun gubernur sebelumnya, kok dirinya yang harus bertanggung jawab," ujar Amir.

Jika demikian, lanjut Amir, Ketua DPRD DKI juga harus memberikan jaminan bahwa​ tidak akan meminta pertanggungjawaban Anies apabila dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat temuan yang berpotensi menjadi perkara hukum.

Amir menuturkan, umumnya pertanggung jawaban APBD dilakukan setiap bulan Februari. Nantinya gubernur meneken dua surat, yakni surat representasi manajemen dan surat tanggungjawab.

"Kalau tidak ada program Anies-Sandi masuk dalam APBD Perubahan, maka kalau ada temuan BPK, ya Ahok-Djarot yang bertanggung jawab," tegas Amir.

Dengan demikian, lanjut Amir, maka Prasetio diharapkan bisa mempertimbangkan permohonan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi untuk memasukkan program gubernur-wakil gubernur terpilih dalam APBD Perubahan.

Sebelumnya, Prasetio menegaskan pihaknya belum bisa mengakomodir program Anies-Sandi, karena hal itu masih menjadi kewenangan Plt Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Sekretaris DPD PDIP DKI itu, pembahasan APBD 2018 harus mengikuti alur sesuai aturan keuangan daerah. Yakni, penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang diatur dalam pasal 317 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Kemudian, diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; pasal 83 dan pasal 84, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan pasal 172 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

"Jadi kami akan ikuti sesuai dengan aturan yang ada," tegas Prasetio.

Politisi PDIP itu menjelaskan, proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar.

Di antaranya, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, penyusunan rancangan Perda APBD, dan penetapan APBD.

RKPD 2018 merupakan awalan APBD DKI 2018. Namun, RKPD 2018 akan digodok terlebih dahulu menjadi Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS).

"Nanti 2018 itu akan dibahas bersama," pungkas Prasetio. [ipk]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Terima Laporan Kunjungan

Terima Laporan Kunjungan

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 01:24:00

Bahas Pahlawan Zaman <i>Now</i>

Bahas Pahlawan Zaman Now

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 04:59:00

Membahas Perkembangan Islam Di Ukraina

Membahas Perkembangan Islam Di Ukraina

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 10:31:00