Holding BUMN Harus Sejahteraan Rakyat

Ekonomi  JUM'AT, 19 MEI 2017 , 13:00:00 WIB | LAPORAN: ANDHIKA TIRTA SAPUTRA

Holding BUMN Harus Sejahteraan Rakyat

BUMN/Net

RMOL. Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berorientasi untuk kesejahteraan rakyat dan tak sekedar untuk kepentingan bisnis semata.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Hanura, Amir Faisal Nek Muhammad, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (19/5).

Amir mengatakan, BUMN pada prinsipnya memang diamanatkan untuk mampu mengelola kepentingan bisnis. Namun hal tersebut harus sejalan dengan semangat mensejahterahkan rakyat.

"BUMN perlu selaras dengan tanggung jawab sosial yang dibebankan negara untuk mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Jangan cuma dijadikan alat untuk kepentingan bisnis semata," kata pria yang membidangi urusan BUMN, Industri, serta Investasi ini.

Amir menegaskan, BUMN harus mampu menjalankan tanggung jawab laba dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Menurut Amir, pemerintah perlu menjadikan BUMN sebagai mesin penggerak kemandirian industri dalam negeri. Apabila kebijakan ini dilakukan dengan konsisten, kata Amir, maka BUMN dapat mencapai laba yang lebih besar, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Amir meminta BUMN memperbaiki kinerja terlebih dulu sehingga mempermudah pembentukan holding, lebih maksimal dan memberikan keuntungan yang pasti kepada negara dan rakyat.

Kinerja BUMN, tambahnya perlu juga dibenahi agar terjadi penguatan internal sehingga berpengaruh positif pada pembentukan holding BUMN di masa mendatang.

"Jika manajemen sudah bagus maka kinerja keuangan akan melonjak dari sisi laba bersih maupun aset perusahaan yang terus mengalami pertumbuhan. Sehingga bisa berkotribusi baik untuk rakyat BUMN," kata Amir.

Dirinya mengingatkan pemerintah agar payung hukum pembentukan holding BUMN jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari.

Terkait pembentukan holding BUMN, pembahasan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas juga masih dilakukan sebagai payung hukum.

"Payung hukum adalah hal terpenting, harus benar-benar diperhatikan pemerintah," tegas Amir.

Sekedar informasi, pemerintah akan membentuk enam holding BUMN yakni Holding Migas, Holding Pertambangan, Holding Perumahan, Holding Jalan Tol, Holding Jasa Keuangan dan Holding Pangan.

Pembentukan holding ini sendiri dalam rangka meningkat kinerja sekaligus efisiensi dalam hal anggaran. [ipk]

Komentar Pembaca
Doktrin Takfiri Polisi Dianggap Kafir

Doktrin Takfiri Polisi Dianggap Kafir

SABTU, 27 MEI 2017 , 12:00:00

Tak Ada Riba Di BPJS Kesehatan

Tak Ada Riba Di BPJS Kesehatan

SABTU, 27 MEI 2017 , 10:00:00

Rizieq Bisa Kena Pasal Tambahan

Rizieq Bisa Kena Pasal Tambahan

JUM'AT, 26 MEI 2017 , 23:00:00

Tamu Rusia

Tamu Rusia

SELASA, 23 MEI 2017 , 20:40:00

Pawai Obor

Pawai Obor

JUM'AT, 26 MEI 2017 , 00:44:00

Kunjungi Korban Bom

Kunjungi Korban Bom

KAMIS, 25 MEI 2017 , 18:17:00