Komnas HAM: Pembubaran HTI Sikap Politik Pemerintah

Hukum  JUM'AT, 19 MEI 2017 , 21:31:00 WIB | LAPORAN: FAHRI HAIDAR

Komnas HAM: Pembubaran HTI Sikap Politik Pemerintah

RMOL Jakarta

RMOL. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, langkah pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sikap politik.

"Pembubaran HTI sikap politik pemerintah," kata Pigai saat menerima perwakilan HTI di kantornya, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Menurut Pigai, sikap politik itu tidak bisa menjadi keputusan atau kebijakan. Karena bubar atau tidaknya ormas ada undang-undangnya.

"Satu-satunya keputusan yang bisa membubarkan adalah pengadilan. Pernyataaan yang dikeluarkan Kemenpolhukam itu adalag sikap politik dari pemerintah, harusnya pemerintah dorong HAM," ujarnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyampaikan niat pemerintah membubarkan ormas HTI pada Senin, 8 Mei 2017 lalu. Menurutnya, organisasi itu dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selain itu, HTI dinilai tidak memiliki peran positif dalam pembangunan nasional serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. [ipk]

Komentar Pembaca
Doktrin Takfiri Polisi Dianggap Kafir

Doktrin Takfiri Polisi Dianggap Kafir

SABTU, 27 MEI 2017 , 12:00:00

Tak Ada Riba Di BPJS Kesehatan

Tak Ada Riba Di BPJS Kesehatan

SABTU, 27 MEI 2017 , 10:00:00

Rizieq Bisa Kena Pasal Tambahan

Rizieq Bisa Kena Pasal Tambahan

JUM'AT, 26 MEI 2017 , 23:00:00

Tamu Rusia

Tamu Rusia

SELASA, 23 MEI 2017 , 20:40:00

Pawai Obor

Pawai Obor

JUM'AT, 26 MEI 2017 , 00:44:00

Kunjungi Korban Bom

Kunjungi Korban Bom

KAMIS, 25 MEI 2017 , 18:17:00