Komnas HAM: Pembubaran HTI Sikap Politik Pemerintah

Hukum  JUM'AT, 19 MEI 2017 , 21:31:00 WIB | LAPORAN: FAHRI HAIDAR

Komnas HAM: Pembubaran HTI Sikap Politik Pemerintah

RMOL Jakarta

RMOL. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, langkah pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sikap politik.

"Pembubaran HTI sikap politik pemerintah," kata Pigai saat menerima perwakilan HTI di kantornya, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Menurut Pigai, sikap politik itu tidak bisa menjadi keputusan atau kebijakan. Karena bubar atau tidaknya ormas ada undang-undangnya.

"Satu-satunya keputusan yang bisa membubarkan adalah pengadilan. Pernyataaan yang dikeluarkan Kemenpolhukam itu adalag sikap politik dari pemerintah, harusnya pemerintah dorong HAM," ujarnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyampaikan niat pemerintah membubarkan ormas HTI pada Senin, 8 Mei 2017 lalu. Menurutnya, organisasi itu dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selain itu, HTI dinilai tidak memiliki peran positif dalam pembangunan nasional serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. [ipk]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Terima Laporan Kunjungan

Terima Laporan Kunjungan

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 01:24:00

Bahas Pahlawan Zaman <i>Now</i>

Bahas Pahlawan Zaman Now

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 04:59:00

Membahas Perkembangan Islam Di Ukraina

Membahas Perkembangan Islam Di Ukraina

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 10:31:00