Djarot Jangan Cuek Soal Kerugian Puluhan Triliun dari Pengelolaan Aset

Politik  JUM'AT, 16 JUNI 2017 , 11:32:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Djarot Jangan Cuek Soal Kerugian Puluhan Triliun dari Pengelolaan Aset

Djarot/Net

RMOL. Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat diminta serius menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun anggaran 2016.

Sebab dalam LHP itu, khususnya tentang pengelolaan aset terbukti tidak beres, sehingga berpotensi merugikan daerah puluhan triliun rupiah.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting​ Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah MMK, kepada wartawan, Jumat (16/6).

Lebih lanjut Amir menjelaskan, tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI. Sebab Pemprov yang dipimpin Djarot saat itu menjadi Wakil Gubernur, belum melakukan tindak lanjut yang signifikan atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya, sehingga pengendalian pengelolaan asset belum memadai atau belum akurat dan tidak informasif senilai Rp 27,7 triliun.

Penyajian data aset antara Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Neraca per 31 Desember 2016 maupun Berita Acara Rekonsiliasi Asset tetap ditemukan selisih senilai Rp 17,11 triliun. Asset tetap dicatat dalan Neraca per 31 Desember 2016 senilai Rp 7,31 triliun tidak didukung data KIB.

"Masih banyak lagi aset berupa tanah, gedung, dan bangunan senilai Rp 1,86 triliun salah disajikan sebagai aset tetap, namun belum didukung bukti kepemilikan atas nama Pemprov DKI. Lalu masih banyak lagi aset berupa tanah, tanpa informasi nomor sertifikat tanah di tiga SKPD senilai Rp 905,81 miliar," kata Amir.

Amir minta agar Djarot berkoordinasi secara baik dalam menyiapkan timbang terima kekuasaan pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno pada awal Oktober nanti.

Amir mengungkapkan, Gubernur Djarot harus menyampaikan data-data yang akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 secara akurat, sehingga akan menjadi acuan yang tepat dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD).

"Opini WDP itu akibat komunikasi dan koordinasi antar pimpinan SKPD yang tidak baik," kata Amir.

Amir juga menyanyangkan tim sinkronisasi Anies-Sandi yang dipimpin Sudirman Said tidak menguasai penyusunan RPJMD Pemprov DKI, sehingga di dalam tim itu sendiri tak kompak. [ipk]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00