Lulung Berharap Putusan MA Bisa Satukan PPP

Politik  SENIN, 19 JUNI 2017 , 13:13:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Lulung Berharap Putusan MA Bisa Satukan PPP

lulung/Net

RMOL. Politikus PPP Abraham Lunggana (Lulung) mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan PK (Peninjauan Kembali) Romahurmuziy (Rommy) atas kepengurusan PPP.

Lulung yang merupakan kader PPP di bawah komando Djan Faridz, bahkan sudah dipecat pula oleh Djan Faridz, berharap dengan putusan tersebut dapat mengakhiri konflik di internal PPP yang sudah berlangsung selama lebih dari 2,5 tahun.

Seakan menggururi, Lulung berkata, jika tidak segera disudahi, konflik berkepanjangan hanya akan membuat PPP ‎kedodoran dalam mempersiapkan mesin partai baik dalam menghadapi Pileg maupun Pilpres 2019.

"Dengan putusan ini,‎ saya mengajak seluruh kader PPP merajut dan bersatu kembali, khususnya kepada loyalis Pak Djan Faridz terkait dualisme di tubuh PPP. Mari semua pihak bersatu dan melakukan penguatan organisasi partai.‎ Tanpa soliditas PPP akan kedodoran menghadapi Pileg dan Pilpres 2019," kata Lulung, Senin (19/6).

PPP, kata dia, harus melakukan konsolidasi diantara pimpin partai guna menyatukan kembali soliditas PPP.

Lulung merasa ini momentum‎ bagi semua elite PPP dengan memulai berpikir rekonsiliatif dan bahu membahu merajut benang kusut yang terjadi menjadi seirama dan satu tujuan bagaimana kedepan membesarkan partai berslogan Rumah Besar Umat Islam.

"Sekali lagi, penguatan konsolidasi partai harus segera dilakukan. Melakukan recovery luka politik yang pernah terjadi mutlak diperlukan.‎ Tugas senior dan pimpinan partai merajut kembali, ukhuwah kepartaian harus dilakukan. Semua potensi kader harus ikut digerakkan," imbuh Lulung.

Sebelumnya, PPP pimpinan Rommy resmi ditetapkan sebagai yang sah berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016.

Putusan ini secara otomatis menganulir Putusan Kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan kubu Djan Faridz.‎

Dualisme bermula dengan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang pengurus DPP PPP 2016-2021. Dalam SK itu ditetapkan Ketua Umum PPP adalah Romahurmuziy.

Gerbong Djan Faridz tidak terima atas keputusan Kemenkum HAM tersebut dan menggugatnya ke PTUN Jakarta. Gugatan Djan Faridz dikabulkan pada 22 November 2016. PTUN Jakarta membatalkan SK Kemenkum HAM itu.

Atas hal itu, Menkum HAM dan PPP Rommy mengajukan banding. Gayung bersambut, permohonan banding itu dikabulkan. Vonis itu diketok oleh ketua majelis Kadar Slamet dengan anggota Riyanto dan Slamet Suparjoto. [ipk]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00