Peran TNI Berantas Teroris Diperlukan

Politik  SENIN, 19 JUNI 2017 , 22:17:00 WIB | LAPORAN: ANDHIKA TIRTA SAPUTRA

Peran TNI Berantas Teroris Diperlukan

Ilustrasi/Net

RMOL. Pasukan TNI dinilai sangat layak dilibatkan dalam membantu Polri menumpas gerakan teroris di Indonesia.

Menurut Heru Dharsono, aktivis Jakarta Network, gerakan teroris telah secara tegas dan nyata mengancam keamanan dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, diperlukan peran TNI dalam menumpas gerakan tersebut.

"Sangat tepat bila TNI dilibatkan karena terorisme bisa membuat keutuhan NKRI terancam. Pengalaman dan kemampuan TNI sangat dibutuhkan," kata Heru di Jakarta, Senin (19/6).

Heru mengatakan sesuai dengan prinsip mengamankan kedaulatan negara memberikan basis peran TNI dalam penindakan terorisme sebagai garda kedaulatan negara sesuai TAP MPR No.VII/2000 dan Pasal 30 UUD 1945 Perubahan.

Perubahan filofosi ini memberikan basis kebersamaan TNI dan Polri dalam pencegahan dan penindakan terorisme.

Gerakan teroris sendiri, kata Heru, menginginkan digantinya Pancasila dan UUD 46 yang notebene adalah idelogi bangsa yang telah disepakati bersama.

"Keterlibatan TNI merupakan kolaborasi penegakan hukum dan menjaga kedaulatan negara," ujar Heru.

Heru mengapresiasi Presiden Jokowi yang mendorong peran TNI membantu Polri memberantas terorisme. Terlebih banyak pengalaman TNI yang sukses memberantas teroris. Diantaranya, kesuksesan tim 29 Bravo, Batalyon Raider 515 Kostrad, TNI berhasil melumpuhkan Santoso.

"Saya sangat mengapresiasi sikap Presiden Jokowi, karena memang harus disadari gerakan teroris sangat berbahaya untuk keutuhan NKRI, maka diperlukan penanganan ekstra termasuk pelibatan TNI disamping peran aktif dari masyarakat sendiri," kata Heru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme. Presiden pun meminta keterlibatan TNI dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme yang hingga kini masih dibahas di DPR RI.

"Berikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam RUU ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menko polhukam sudah mempersiapkan," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5).

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00