Mendagri Tak Berhak Tolak Perombakan Pejabat Era Anies-Sandi

Politik  SENIN, 17 JULI 2017 , 13:07:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mendagri Tak Berhak Tolak Perombakan Pejabat Era Anies-Sandi

Tjahjo Kumolo/Net

RMOL. Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menyayangkan pelantikan ratusan pejabat, khususnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon II, oleh Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, yang tidak sesuai dengan daftar nama yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono.

Sehingga, Amir menilai hal tersebut menandakan amburadulnya sistem birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Pelantikan tersebut, menurut Amir, Djarot tidak mematuhi keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Amburadulnya sistem birokrasi di DKI terlihat jelas, karena ada pejabat eselon II yang tidak digeser jabatannya tetapi ikut dilantik, seperti Sekretaris DPRD Muhammad Yuliadi dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepulauan Seribu Eric Pahlevi Zakaria Lumbun.

"Saya dapat info yang dapat dipercaya bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) yang nota bene pimpinan Baperjakat, tetapi tidak dilibatkan dalam pengangkatan para pejabat eselon IV, III, dan II yang dilantik. Ini menunjukkan bahwa pejabat di Pemprov DKI tidak kompak lagi," kata Amir di Jakarta, Senin (17/7).

Lebih lanjut, Amir menegaskan, pelantikan 18 pejabat eselon II, 62 pejabat eselon III, dan 146 pejabat eselon IV itu, dinilai melanggar UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 115, 116, dan 118.

Persetujuan Mendagri terhadap Gubernur DKI melantik ratusan pejabat itu menurut Amir menjadi yurisprudensi.

"Sehingga nanti Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno, baru 2-3 bulan menjabat langsung melakukan pergantian pejabat. Dengan kata lain, Mendagri tidak bisa menolak permohonan Gubernur DKI yang baru untuk melakukan perombakan pejabat," ujar Amir.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mendagri melarang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk tidak membuat kebijakan strategis, termasuk melatik pejabat baru pada enam bulan sebelum berakhir masa jabatan. Ahok mematuhi pernyataan Mandagri.

"Anehnya Djarot justru melanggar UU tentang ASN, melantik ratusan pejabat pada saat jabatannya tinggal 3,5 bulan," tegas Amir. [ipk]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Terima Laporan Kunjungan

Terima Laporan Kunjungan

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 01:24:00

Bahas Pahlawan Zaman <i>Now</i>

Bahas Pahlawan Zaman Now

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 04:59:00

Membahas Perkembangan Islam Di Ukraina

Membahas Perkembangan Islam Di Ukraina

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 10:31:00