ITW Desak Jokowi Moratorium Penjualan Kendaraan

Ragam  SENIN, 17 JULI 2017 , 16:22:00 WIB | LAPORAN: ANDHIKA TIRTA SAPUTRA

ITW Desak Jokowi Moratorium Penjualan Kendaraan

Ilustrasi/Net

RMOL. Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak Presiden Jokowi memerintahkan kementerian yang berwenang untuk membuat kebijakan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di daerah yang dilanda kemacetan.

Langkah ini sebagai solusi efektif mengurangi kemacetan yang semakin hebat di sejumlah kota besar, khususnya Jakarta.
 
Sebab kemacetan lalu lintas yang melanda Jakarta sebagaimana hasil penelitian Balitbang Kementerian PU, telah menimbulkan kerugian materi yang mencapai Rp 56 triliun per tahun.

Tidak hanya itu, kemacetan juga mengganggu aktivitas dan mematikan kreatifitas serta memicu tingginya tingkat stress masyarakat.

Bahkan permasalahan lalu lintas termasuk kemacetan potensi memicu terjadinya konflik.
 
"Dalam kondisi kemacetan sudah abnormal, Presiden harus turun tangan memerintahkan para menteri terkait agar fokus dan bersinergi mengatasi permasalahan lalu lintas," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Senin (17/7).
 
Sebab, kata Edison, penyebab utama kemacetan adalah akibat jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkontrol disusul dengan rendahnya kesadaran tertib lalu lintas masyarakat dan lemahnya penegakan hukum.

Tentu upaya yang harus dilakukan adalah membatasi jumlah kendaraan, bisa dengan cara pengetatan persyaratan untuk memiliki kendaraan, seperti wajib memiliki lahan untuk tempat parkir dan garasi.

Tetapi akan lebih efektif, dengan kebijakan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di sejumlah kota khususnya Jakarta.

Hingga jumlah kendaraan bermotor ideal dengan daya tampung panjang dan luas ruas jalan yang ada saat ini.

Upaya itu disertai penyiapan angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi serta menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat.
 
Anehnya, pemerintah lebih fokus pada upaya pembatasan gerak kendaraan yang disertai penerapan sistim Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar serta upayaâ€"upaya yang bersifat proyek yang bernilai besar.

Bahkan, pemerintah seperti membiarkan masyarakat memiliki kendaraan sebanyak-banyaknya asal dikenakan pajak progresif.
 
"Kemacetan sulit diatasi kalau pola berfikir pemerintah didasari hanya untuk meningkatkan pendapatan," tegas Edison.
 
Menurut ITW,  sehebat apapun infrastruktur dan secanggih apapun moda transportasi yang disiapkan,kemacetan akan terus melanda Jakarta, apabila tidak disertai dengan pembatasan jumlah kendaraan.
 
Menurut Edison, Kementerian dan instansi yang terlibat untuk mewujudkan keamanan,keselamatan,ketertiban,kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas, menyetujui kebijakan pembatasan jumlah kendaraan.

Tetapi Kementerian yang mengurusi industry dan perdagangan otomotif tidak merespon usulan itu. Karena kerugian akibat kemacetan dianggap tidak berdampak pada keuangan Negara.

Sementara pembatasan penjualan kendaraan bermotor akan beresiko pada pendapatan keuangan Negara dari sektor pajak penjualan otomotif.

"Untuk itulah, Presiden harus memerintahkan seluruh menterinya mencari solusi efektif mengatasi kemacetan," ujar Edison.[dem]


Komentar Pembaca
SBY-Prabowo Mengancam Petahana

SBY-Prabowo Mengancam Petahana

KAMIS, 27 JULI 2017 , 19:00:00

Pimpinan KPK Terbukti Lalai

Pimpinan KPK Terbukti Lalai

KAMIS, 27 JULI 2017 , 15:00:00

Ada Niat Buruk Di Pansus KPK

Ada Niat Buruk Di Pansus KPK

RABU, 26 JULI 2017 , 23:00:00