Kejari Panggil Perusahaan Penunggak Iuran BPJS

Hukum  RABU, 19 JULI 2017 , 19:12:00 WIB | LAPORAN:

Kejari Panggil Perusahaan Penunggak Iuran BPJS

Foto/RMOL Jakarta

RMOL. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) telah menerima 612 Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melakukan penagihan utang kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak iuaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-K) cabang Grogol.

Guna menyelesaikan permasalahan piutang itu, Kejari Jakbar langsung bertindak cepat dengan memanggil perusahaan yang belum menyetorkan kewajibannya itu.

"Dasar kami untuk melakukan itu bagian dari tindak lanjut MoU pihak Kejaksaan dengan BPJS Ketenagakerjaan," kata Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Ismail Fahmi di Kantor Kejari Jakbar, Rabu(19/7).

Langkah yang diambil oleh BPJS-K dengan menggandeng Kejari untuk memutuskan suatu permasalahan yang melibatkan kepentingan kedua pihak agar menjadi win-win solution.

"Perusahaan yang kita panggil akan kita cocokan datanya dengan data dari BPJS-K. Kemudian kami sinkronkan agar ada titik temu. Tujuannya agar menjadi win-win solution," kata dia.

Dijelaskan Ismail, pihaknya juga perlu menelusuri alasan perusahaan-perusahaan yang dipanggil oleh kejaksaan sampai menunggak iuran BPJS-K.

"Kita juga perlu mengetahui perkembangannya. Apakah perusahaan tersebut bangkrut, pailit, atau ada pengurangan karyawan. Dan sejauh mana permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut sehingga menunggak pembayaran," jelasnya.

Apabila para pemilik perusahaan tetap masih membandel. Maka pihak kejaksaan akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.

"Untuk pemangilan saat ini kita bekali dengan surat pernyataan kesepakatan mereka untuk membayar tunggakan, jadi kita masih menunggu hasil dari surat pernyataan kesanggupan mereka, untuk membayar ke pihak BPJS Ketenagakerjaan," tegasnya

"Untuk sanksi sendiri kalau mengacu kepada UU BPJS itu ada sanksi adminitrasi berupa teguran secara lisan ataupun tertulis Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 hingga sanksi terhadap pelayanan publik yang kita batasi. Kalau untuk sanksi pidananya di pasal 5 ayat 1 ada ancaman pidananya." [ipk]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09