Perppu Ormas Bukan Alat Pemberangus

Politik  JUM'AT, 21 JULI 2017 , 15:08:00 WIB | LAPORAN:

Perppu Ormas Bukan Alat Pemberangus

Foto/RMOL Jakarta

RMOL. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly mengapresiasi organisasi masyarakat yang menjunjung tinggi Pancasila.

Dalam kesempatan audiensi bersama Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Jumat (21/7) Yasonna menyerukan agar organisasi masyarakat bisa bersama menjaga Pancasila.

Mari bersama menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikan Indonesia sebagai rumah besar bersama,” kata dia.

Salah seorang Ketua Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Harry Ponto mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai perubahan atas Undang-undang No 17/2013.

Kami mendukung pemerintah yang sah yang terpilih secara demokratis dan konstitusional. Kami mengutuk segala tindakan yang ingin mengambil kekuasaaan dengan cara inkonstitusional,” kata dia.

Selain itu, kata Harry, FAPP juga menentang dan melawan seluruh upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menggunakan paham radikal dan SARA yang mencoba merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, lanjut Harry, FAPP mendukung semua tindakan tegas Pemerintah Republik Indonesia membubarkan setiap organisasi radikal dan yang merusak keragaman Indonesia atau merusak toleransi antar suku, agama, ras dan antar golongan, yang pada akhirnya dapat merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila.

FAPP juga mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tindakan hukum yang tegas kepada setiap individu oknum pejabat organisasi atau perkumpulan dalam nama apapun yang menyebarkan paham radikal yang akan merusak sikap toleransi antar warga negara yang beragam dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dan berdasarkan Pancasila.

Sementara, salah seorang juru bicara FAPP Taufan Hunneman mengatakan, ada dua hal yang penting dalam audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Pertama, kata dia, hal itu merupakan bukti komitmen bahwa advokat peduli dengan nasib bangsa dan negara. Kedua, semangat Kementerian Hukum dan HAM sama dengan advokat yang melihat Perppu No 2/2017 bukan sebagai alat untuk melakukan pemberangusan atas kebebasan.

"Melainkan semangat menjaga demokrasi dan melindungi segenap kepentingan warga negara karena itu Forum Advokat Pengawal Pancasila menjadi forum yang sangat ideal bagi para advokat yang mempunyai keinginan yang sama menjaga Pancasila," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Perppu No 2/2017 tentang Ormas. Tujuannya membatasi pergerakan ormas yang merongrong ideologi Pancasila.

Salah satu yang disasar ialah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena organisasi tersebut memiliki cita-cita mendirikan kekhalifahan Islam, atau satu negara di dunia, yang berdasarkan syariat Islam. Karena Perppu, Rabu (19/7) HTI akhirnya resmi dibubarkan. [ipk]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00