Saksi Ahli: Penetapan Tersangka Kasus BLBI Tak Prosedural, Batal Demi Hukum

Hukum  SENIN, 31 JULI 2017 , 15:17:00 WIB | LAPORAN:

Saksi Ahli: Penetapan Tersangka Kasus BLBI Tak Prosedural, Batal Demi Hukum

Net

RMOL. Sidang Praperadilan yang diajukan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Sjafrudin Temenggung terhadap KPK, memasuki hari ke empat, Senin (31/7).

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Sjafrudin Temenggung, Dodi S Abdulkadir optimis permohonan praperadilanya dikabulkan hakim.

Keyakinan tersebut berdasar keterangan dari saksi ahli yang sudah memberikan keterangannya dalam sidang tersebut.

Salah satu saksi yang dihadirkan adalah, DR. Mudzakir, SH., MH., Pakar hukum pidana dan dosen pengajar Universitas Islam Indonesia (UII) dalam pemaparannya sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang ahli, Mudzakir mengatakan, penetapan tersangka Sjafrudin Temenggung tidak sesuai dengan prosedur.

"Sebagai pejabat yang sedang bertugas menjalankan wewenang, harusnya diuji terlebih dahulu dalam PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan," jelasnya.

Menurut Mudzakir, terkait dengan tugas seorang pejabat dalam menggunakan wewenang, apakah menyalahgunakan wewenang atau tidak, maka harus diuji terlebih dahulu di PTUN.

"PTUN yang akan menguji apakah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat.  Setelah terbukti ada penyalahgunaan wewenang. Maka dilihat penyalahgunaan wewenang tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang berakibat merugikan Negara atau tidak. Kalau terpenuhi unsur pidana, maka dibawa ranah pidana," jelasnya.

Jika tidak terbukti,misalnya hanya mal administrasi dan tidak ada kerugian Negara, maka tidak perlu dibawa ke ranah pidana. Pengujian di PTUN untuk menentukan keabsahan adanya penyalahgunaan wewenang.

Tafsiran penyalahgunaan wewenangan bukan sekedar intepretasi penegak hukum. Ada pedoman administratif yang berlaku bagi pejabat tersebut dalam menjalankan tugasnya, kalau yang dilanggar adalah maladministrasi, maka sanksinya adalah administratif. Menurut Mudzakir, Itulah prinsip-prinsip yang berkembang setelah adanya UU 30 tahun 2014.

Menurut pandangan keahlian Mudzakir, dalam menentukan tersangka,penyelidik KPK juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Terbitnya Sprindik ( Surat Perintah Penyidikan), didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian primer dan merupakan unsur pokok perkara.

"Berdasarkan KUHAP, didalam Sprindik juga tidak boleh ada nama tersangka, Karena nama tersangka muncul setelah adanya penyidikan," jelas Mudzakir.

Dalam KUHAP, sprindik perintah untuk melakukan penyidikan tersebut untuk menentukan adanya perbuatan pidana. Kedua untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dalam perbuatan pidana. Tahapan menetapkan nama tersangka adalah hasil penyidikan, bukan penyelidikan.

Jika prosedur dalam menentukan seseorang menjadi tersangka tidak diiikuti. Maka menurut DR Mudzakir, penetapan tersangka tidak sah.  Karena kalau dia adalah pejabat publik, yang memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya, harus diuji terlebih dahulu  di PTUN.  Kalau tidak melalui, proses tersebut, lantas darimana mengetahui adanya perbuatan melawan hukumnya. Jika tidak ada perbuatan melawan hukum dengan sendirinya tidak boleh dijadikan tersangka.

"Jika prosedur penetapan tersangka tidak diikuti, akibat hukumnya maka pejabat tersebut tidak boleh dijadikan sebagai tersangka. Dan penetapan tersangkanya batal demi hukum," tegas Mudzakir. [ipk]

Komentar Pembaca