Adi Gerindra 468x100 - Left
PHD RI 468x100 - Right

Taufiqurrahman: Kenapa Diulangi Lagi Praktik Penggunaan Dana Off Budgeter

Politik  JUM'AT, 11 AGUSTUS 2017 , 16:05:00 WIB | LAPORAN: ANDHIKA TIRTA SAPUTRA

Taufiqurrahman: Kenapa Diulangi Lagi Praktik Penggunaan Dana Off Budgeter

Simpang Susun Semanggi/Net

RMOL. Anggota Komisi D DPRD DKI, Taufiqurrahman menyatakan, langkah Pemprov DKI yang tidak melibatkan para politisi kebon sirih dalam proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi dari pembangunan proyek Jembatan Simpang Susun Semanggi.

Padahal, kata dia, bila bicara Pemerintah Daerah (Pemda), menurut UU No.23/2014, bahwa yang disebut Pemda adalah eksekutif dan legislatif. Bukan eksekutif sendirian. Artinya, semestinya pembangunan ini diketahui oleh DPRD DKI.

"Dananya berasal dari dana konpensasi, atau denda dari pengembang di DKI Jakarta. Kenapa prosesnya bisa seperti  itu? Inilah yang kita sayangkan," ungkap Taufiqurrahman, Jumat (11/8).

"Dan kalau kita bicara merujuk pada Undang-undang tentang sistem pengelolaan keuangan negara, harusnya tidak lagi dipakai cara-cara penggunaan dana off budgeter atau non budgeter seperti itu."

Seharusnya, kata Ketua Fraksi Demokrat-PAN di DPRD DKI ini, berapapun denda yang masuk, berapapun denda yang dikenakan atau berapapun konpensasi yang harus dibayar pengembang, harusnya masuk dulu ke dalam satu  pot besar yang namanya APBD kemudian dibahas bersama, dana ini mau dikemanakan, mau dipakai membangun apa sesuai dengan skala prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

"Bukan langsung main bangun-bangun saja. Walaupun ini tujuannya baik, hasilnya baik, tapi khan ini bukan mengelola  sebuah warung tapi mengelola keuangan negara,  yang mana semua harus  serba transparan dan akuntable," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI ini.

"Semangat reformasi 98, salah satunya adalah menentang praktik dana-dana seperti ini. Sekarang, kenapa diulangi lagi praktik-praktik penggunaan dana off budgeter dalam proses pembangunan," kata Taufiq.

Dalam kesempatan tersebut ia mengingatkan semua pihak agar ke depan praktik seperti ini tidak terjadi lagi karena bagaimana cara auditnya, bagaimana cara mereviewnya, dikarenakan dana tersebut tidak masuk dan tidak tercatat dalam APBD.

"Kalau soal apresiasi, kita mengapresiasi karena tujuannya bagus akan tetapi sepantasnya, caranya haruslah sesuai prosedur sehingga transparan dan akuntable," kata Taufiq.

Sebelumnya, Simpang Susun Semanggi dibuka untuk umum setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF).

Proyek yang nilainya mencapai Rp 345,067 miliar itu akan mengurai kemacetan di titik yang mempertemukan Jalan Sudirman, Thamrin dan Gatot Subroto.

Jembatan itu memiliki dua ruas, diperuntukan bagi kendaraan dari arah Cawang menuju ke Bundaran Hotel Indonesia dan satu ruas lainnya untuk kendaraaan yang datang dari arah Slipi menuju ke Blok M.

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meresmikan jembatan itu pada 17 Agustus.

Menjelang diresmikannya jembatan tersebut ternyata proses pembangunan jembatan tersebut selama ini sama sekali tidak melibatkan DPRD DKI Jakarta sebagai badan legislatif sesuai perundang-undangan yang ada.

Bahkan pendanaan proyek jembatan ini bukan berasal dari APBD tapi dari dana non budgeter yang sumbernya dari uang pengembang yang terkena denda. [ipk]

Komentar Pembaca
Detik-Detik Proklamasi Di UBK

Detik-Detik Proklamasi Di UBK

JUM'AT, 18 AGUSTUS 2017 , 09:00:00

Aksi 171717, Ide Brilian Panglima TNI

Aksi 171717, Ide Brilian Panglima TNI

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

Jokowi Optimis Meski Utang Bertambah

Jokowi Optimis Meski Utang Bertambah

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 21:00:00

Keakraban TNI-Polri

Keakraban TNI-Polri

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 18:00:00

Resmikan Koridor 13

Resmikan Koridor 13

RABU, 16 AGUSTUS 2017 , 23:00:00

Makan Kerupuk

Makan Kerupuk

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 , 13:24:00