Taufiqurrahman: Kenapa Diulangi Lagi Praktik Penggunaan Dana Off Budgeter

Politik  JUM'AT, 11 AGUSTUS 2017 , 16:05:00 WIB | LAPORAN: ANDHIKA TIRTA SAPUTRA

Taufiqurrahman: Kenapa Diulangi Lagi Praktik Penggunaan Dana Off Budgeter

Simpang Susun Semanggi/Net

RMOL. Anggota Komisi D DPRD DKI, Taufiqurrahman menyatakan, langkah Pemprov DKI yang tidak melibatkan para politisi kebon sirih dalam proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi dari pembangunan proyek Jembatan Simpang Susun Semanggi.

Padahal, kata dia, bila bicara Pemerintah Daerah (Pemda), menurut UU No.23/2014, bahwa yang disebut Pemda adalah eksekutif dan legislatif. Bukan eksekutif sendirian. Artinya, semestinya pembangunan ini diketahui oleh DPRD DKI.

"Dananya berasal dari dana konpensasi, atau denda dari pengembang di DKI Jakarta. Kenapa prosesnya bisa seperti  itu? Inilah yang kita sayangkan," ungkap Taufiqurrahman, Jumat (11/8).

"Dan kalau kita bicara merujuk pada Undang-undang tentang sistem pengelolaan keuangan negara, harusnya tidak lagi dipakai cara-cara penggunaan dana off budgeter atau non budgeter seperti itu."

Seharusnya, kata Ketua Fraksi Demokrat-PAN di DPRD DKI ini, berapapun denda yang masuk, berapapun denda yang dikenakan atau berapapun konpensasi yang harus dibayar pengembang, harusnya masuk dulu ke dalam satu  pot besar yang namanya APBD kemudian dibahas bersama, dana ini mau dikemanakan, mau dipakai membangun apa sesuai dengan skala prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

"Bukan langsung main bangun-bangun saja. Walaupun ini tujuannya baik, hasilnya baik, tapi khan ini bukan mengelola  sebuah warung tapi mengelola keuangan negara,  yang mana semua harus  serba transparan dan akuntable," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI ini.

"Semangat reformasi 98, salah satunya adalah menentang praktik dana-dana seperti ini. Sekarang, kenapa diulangi lagi praktik-praktik penggunaan dana off budgeter dalam proses pembangunan," kata Taufiq.

Dalam kesempatan tersebut ia mengingatkan semua pihak agar ke depan praktik seperti ini tidak terjadi lagi karena bagaimana cara auditnya, bagaimana cara mereviewnya, dikarenakan dana tersebut tidak masuk dan tidak tercatat dalam APBD.

"Kalau soal apresiasi, kita mengapresiasi karena tujuannya bagus akan tetapi sepantasnya, caranya haruslah sesuai prosedur sehingga transparan dan akuntable," kata Taufiq.

Sebelumnya, Simpang Susun Semanggi dibuka untuk umum setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF).

Proyek yang nilainya mencapai Rp 345,067 miliar itu akan mengurai kemacetan di titik yang mempertemukan Jalan Sudirman, Thamrin dan Gatot Subroto.

Jembatan itu memiliki dua ruas, diperuntukan bagi kendaraan dari arah Cawang menuju ke Bundaran Hotel Indonesia dan satu ruas lainnya untuk kendaraaan yang datang dari arah Slipi menuju ke Blok M.

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meresmikan jembatan itu pada 17 Agustus.

Menjelang diresmikannya jembatan tersebut ternyata proses pembangunan jembatan tersebut selama ini sama sekali tidak melibatkan DPRD DKI Jakarta sebagai badan legislatif sesuai perundang-undangan yang ada.

Bahkan pendanaan proyek jembatan ini bukan berasal dari APBD tapi dari dana non budgeter yang sumbernya dari uang pengembang yang terkena denda. [ipk]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00