DPRD Minta Kejaksaan Tuntaskan Kasus Penyimpangan Anggaran PU Air

Politik  SABTU, 12 AGUSTUS 2017 , 20:15:00 WIB | LAPORAN: HADI WIJAYA

DPRD Minta Kejaksaan Tuntaskan Kasus Penyimpangan Anggaran PU Air

Riano P Achmad/Net

RMOL. Dalam penyelesaian kasus dugaan korupsi dana refungsional saluran PHB tahun anggaran 2013. Dimana, ada kerugian negara sebesar Rp 4,8 miliar. Pihak kejaksaan diharapkan dapat menuntaskan sampai akar-akarnya.

"Namanya korupsi, ya harus sampai akar-akarnya (dituntaskan)," kata Anggota DPRD DKI Jakarta, Riano P Achmad, kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (12/8).

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sendiri telah melakukan penahanan terhadap mantan Walikota Jakarta Barat, Fattahillah dan Sekreraris Kota Asril Marzuki. Setelah, pihak Kejagung menyatakan tersangka dan melimpahkan berkas perkara yang sudah P21 ke kejaksaan Negeri tersebut.

Bahkan, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Reda Mantovani kepada redaksi mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka baru.

Namun, kata Reda, pihaknya tinggal menunggu keterangan dari para saksi dan kedua terdakwa dalam persidangan.

Sedangkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor yang digelar, Rabu (9/8). Dimana mengagendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan terdakwa Fattahillah. Saksi Santo yang kala itu menjabat sebagai Kasie Pemeliharaan Sudin Tata Air menyebutkan sejumlah aliran dana yang merupakan sebagai uang Down Payment (DP) sebesar Rp 2,4 miliar telah ditebar ke berbagai instansi.

Diantaranya, Rp 80 juta untuk delapan camat, 500 juta mengalir ke Kasatpol PP Jakarta Barat. Tak hanya itu, uang tersebut juga diberikan kepada Wakil Walikota Jakarta Barat saat itu sebesar Rp 50 juta, Seko Jakarta Barat Rp 50 juta, Kabag Keuangan Rp 50 juta, Kepala Kantor Perencanaan Kota Rp 50 juta, staf kantor perencanaan Rp 10 juta dan Irbanko sebesar Rp 50 juta dan kepada Asril Marzuki sebesar Rp 150 juta.

Namun, di dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri. Juga menghadirkan 5 saksi diantaranya, Santo yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pemeliharaan PU Tata Air tahun 2013 dan kini Santo sendiri menjabat sebagai Kasudin PU Tata Air yang kini diubah nama Sumber Daya Air di Kota Administrasi Jakarta Utara. Namun, ke empat saksi membantah telah menerima anggaran tersebut. Meskipun, dalam keterangan Santo membenarkan aliran dana itu keempat saksi ikut kecipratan. [ipk]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00