BEM UNU Dukung Pemerintah Sikat HTI

Ragam  SENIN, 14 AGUSTUS 2017 , 12:16:00 WIB | LAPORAN: SAEFUL ANWAR

BEM UNU Dukung Pemerintah Sikat HTI

Net

RMOL. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdhatul Ulama Jakarta (UNU) dan Pustaka Institute, mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena dinilai ingin mengganti Pancasila dan UUD 45 dengan Khilafah.

Presiden Mahasiswa UNU Jakarta, Aldiansyah mengatakan, perlu peran tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada masyarakatnya terkait bahayanya konsep yang ditawarkan HTI tentang darul Islam melalui khilafahnya di negeri kita tercinta ini.

"Negara kita adalah negara yang masyarakatnya majemuk agama, suku, dan budaya, apa jadinya jika konsep ini terus dipaksakan oleh temen-temen HTI. Apakah mereka tidak melihat historis bangsa kita, bagaimana para pejuang menyatukan kita dengan susah payah agar selalu berada dalam kebhinekaan dan persatuan, malah ini ada kelompok yang mau memecah belah kita," kata Aldiansyah kepada wartawan, di Jakarta, Senin (14/8).

Makanya, kata Aldi, harus didukung segala upaya pemerintah untuk menertibkan dan membubarkan ormas yang tidak sejalan dengan bangsa dan negara ini seperti HTI.

"Kalau mau dakwah silakan. Tapi jangan mengusung konsep khilafah karena dalam sumber primer ajaran Islam yakni Al Quran dan Hadits, tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku, apalagi ingin mengganti dasar negara pancasila, ini yang tidak boleh dan wajib di tentang."

Maka dari itu, dirinya menyarankan agar anggota HTI sadar dan membaca literasi sejarah yang benar, agar mengetahui bagaimana para ulama bersusah payah ikut mendirikan dan membangun Indonesia, bukan malah mau mengganti sesuatu yang sudah ada.

Dirinya berharap Mahasiswa dapat menjaga idealismenya kepada sesuatu yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kami mengimbau agar mahasiswa Indonesia tetap menjaga sikap cinta bangsa dan negara, dengan menjaga toleransi dan independensi dalam berfikir dan bertindak, sehingga faham-faham seperti HTI tidak mudah masuk ke tengah-tengah masyarakat kita," ujurnya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kebijakan Publik (Pustaka Institute), Rahmat Sholeh menilai kebijakan pemerintah dalam pembubaran HTI lewat Perppu No. 2 Tahun 2017 sudah sangat tepat.

"Ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar terhindar dari konflik horizontal, karena ini rawan sekali kalau bicara ideologi," kata dia.

"HTI ini kan partai politik Transnasional, artinya pasti ada hidden agenda dan bisa juga asing punya kepentingan masuk ke Indonesia memboncengi HTI, kita juga tidak tau, apalagi HTI ngotot sekali tidak mau dibubarkan malah mencari dukungan sana sini."

Lanjutnya, ini yang perlu difahami oleh masyarakat selain faham khilafahnya, jangan sampai masyarakat tertipu dengan janji manisnya HTI. [ipk]

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00