Lahan Pedagang Pasar Lembang Diblokir Kejagung Karena Kasus Korupsi

Ragam  SELASA, 22 AGUSTUS 2017 , 19:18:00 WIB | LAPORAN: ANDHIKA TIRTA SAPUTRA

Lahan Pedagang Pasar Lembang Diblokir Kejagung Karena Kasus Korupsi

Ilustrasi/Net

RMOL. PT. Mega Gapura Perkasa (MGP), selaku investor yang akan menggarap lahan relokasi untuk pedagang Pasar Lembang, Ciledug, merasa dirugikan sebesar Rp 1,6 miliar.

Hal tersebut terkait area relokasi yang bakal digunakan, atas nama Hokiarto, ternyata bermasalah hukum atau dalam status pantauan Kejaksaan Agung terkait tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Surat: B-203/U.1/U.3/12/2012 tentang permohonan blokir.

Selain PT. MGP, sedikitnya 700 pedagang nasibnya kian tidak menemukan kejelasan, karena lahan seluas 1,6 hektar itu berstatus blokir.

PT. MGP pun menyayangkan sikap Walikota Tangerang yang terkesan menutup mata atas lahan di Sudimara Selatan, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug itu.

"Lahan itu ternyata bermasalah di kejagung. Kami sebagai investor dirugikan karena sudah keluar uang Rp 1,6 miliar buat perbaikan dan pemasangan tiang pancang," kata Direktur Utama PT. MGP, Mochammad Ichsan, di Jakarta, Selasa (22/8).

Ichsan pun mengakui jika lahan itu memang sedang dalam pantauan Kejaksaan Agung, karena berdasarkan surat permohonan blokir atas bidang tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang tahun 2012.

Tanah yang bersurat SHM No. 27 / Sudimara SU No 421/1976 luas 16.080 m2 an H. TB. Alwani tersebut, diduga sudah pernah dijual kepada Hokiarto alias Hok yang kini sudah menjadi tersangka tindak pidana korupsi.

Ichsan menuturkan, rencana investasi membangun pasar sebagai tempat relokasi pedagang pasar Lembang bermula dari operasi serba usaha prima jasa mandiri yang di ketahui menginisiasi pembangunan pasar di seberang lokasi pasar lembang saat ini tengah di ambang kebingungan.

Koperasi kemudian menggandeng investor, yakni PT. Mega Gapura Perkasa, untuk membangun pasar di lahan itu, dan mengikat perjanjian di atas notaris kepada ahli waris keluarga Alwani yang awalnya di anggap sah sebagai pemilik lahan tersebut.

Belakangan di ketahui, setelah bulan ramadhan, PT. Mega Gapura Perkasa terpaksa berhenti melaksanakan proses pembangunan, selain belum keluarnya IMB, PT. MGP bersurat kepada Kejaksaan Agung, untuk meminta kejelasan masalah status tanah terssebut.

Selang waktu sebulan pasca bersurat, Kejaksaan Agung melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung, memberi jawaban, dan memberikan keterangan status tanah terkait kasus Hokirato alias Hok, tanah atas nama Alwani merupakan aset yang di blokir dan berada di bawah pengawasan PPA Kejagung terkait aset milik Hokiarto yang di blokir, karena kasus Hokiarto yang merugikan negara.

Ichsan menjelaskan, PT. MGP telah terlanjur melakukan investasi di lahan tersebut senilai lebih dari Rp 1,5 miliar, terpaksa menghentikan proses pembangunan, Ichsan telah melayangkan surat kepada koperasi selaku pihak yang melaksanakan perjanjian dengan keluarga Alwani guna membawa hal ini ke ranah hukum.

Namun saat situasi tidak kondusif, status tanah yang dalam proses pemblokiran, situasi di lapangan tampak sesuatu yang janggal, berdasarkan pengamatan dari media, saat ini sedang berlangsung pembangunan oleh pihak keluarga Alwani dengan menggandeng PT. Dian Bermakna sebuah bangunan semi permanen dan menginventaris data pemindahan pedagang Pasar Lembang yang arealnya akan di gunakan sebagai taman dan alun-alun kota. Tanpa menghiraukan investasi PT. MGP di dalamnya.

"Selain kami yang memang sedang berencana investasi bangun pasar, mereka juga kok berani bangun padahal, lahan dalam pengawasan dan pemblokiran karena merupakan aset terpidana korupsi," kata Ichsan.

Ichsan menyayangkan melihat minimnya perhatian pemerintah kota, dalam hal ini Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah kepada nasib pedagang Pasar Lembang yang kian tidak menentu.

"Pasar Lembang yang akan di fungsikan sebagai taman dan alun-alun, saat para pedagang yang terancam kehilangan lapak atau tempatnya mencari nafkah dan kehidupan situasinya di manfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat dengan menggunakan Lahan yang ternyata di bawah pengawasan dan blokir Kejaksaan Agung," kata Ichsan.

Walikota, kata Ichsan, harus segera turun tangan menyelesaikan masalah ini karena bisa juga berdampak pada ketidak kepercayaan investor yang ingin berinvestasi di kota Tangerang. [ipk]

Komentar Pembaca
Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Panglima TNI Mau Bikin Konflik?

Panglima TNI Mau Bikin Konflik?

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

PSSI Tak Berprikemanusiaan

PSSI Tak Berprikemanusiaan

SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 , 11:59:00

Satroni DPRD

Satroni DPRD

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017 , 13:05:00

Tabur Bunga di Makam Soeharto

Tabur Bunga di Makam Soeharto

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 , 02:34:00