Pertamina Bangkrut Gara-gara Pinjaman Pemerintahan Jokowi

Suara Rakyat  SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 , 23:13:00 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

Pertamina Bangkrut Gara-gara Pinjaman Pemerintahan Jokowi

Ilustrasi/Net

MEMANG enak jadi presiden, bisa menggunakan segala macam cara termasuk memperalat BUMN, menggunakan uang dan kekayaan BUMN untuk mempertahankan kekuasaan.

Pemerintah tidak peduli BUMN bangkrut, toh bukan perusahaan milik pribadi atau keluarga. Pemerintah juga tidak peduli BUMN banyak utang, toh bukan utang pribadi atau keluarga.

Itulah yang terjadi dengan Pertamina sekarang. BUMN yang 100 % sahamnya dimiliki oleh pemerintah, kini menjadi tumbal bagi ambisi pencitraan penguasa yang selalu tampil gagah-gagahan meskipun sebenarnya kere.

Sebuah sumber internal Pertamina menyebutkan bahwa pemerintah Jokowi berhutang sekitar Rp 40 triliun kepada Pertamina, dan belum ada tanda-tanda akan dibayar. Akibatnya Pertamina mengalami pendarahan keuangan yang parah. Para pekerja BUMN tersebut menjadi korban.

Tidak hanya itu, Pertamina sepanjang tahun ini telah mengeluarkan uang sedikitnya Rp 800 miliar demi urusan BBM satu harga yang diinstruksikan Presiden Jokowi. Presiden meminta Pertamina mensubsidi BBM, sementara pemerintah menolak melakukan subsidi melalui APBN.

Tindakan pemerintah yang memperalat keuangan Pertamina akan berakibat fatal, mengingat Pertamina sampai saat ini masih menanggung utang sekitar Rp 100 triliun ke pasar keuangan global.

Apa yang dihadapi Pertamina tampaknya juga sama dengan yang dihadapi BUMN yang lain. Dipaksa berhutang, dipaksa mengeluarkan dana subsidi, uangnya dipinjam oleh pemerintah, yang mengakibatkan BUMN mengalami pendarahan.

Cara pemerintahan Jokowi menggunakan sumber daya BUMN untuk pencitraan pribadi adalah cara-cara preman, penggunaan kekuasaan secara semena-mena.

Mestinya skema BBM satu harga yang dijalankan Presiden Jokowi menggunakan mekanisme Undang-Undang APBN sehingga jelas pertanggungjawabannya dan tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan pencitraan Pribadi presiden.[***]

Penulis adalah pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00