Reklamasi Teluk Jakarta Bukan Proyek Dadakan

Politik  KAMIS, 07 SEPTEMBER 2017 , 23:19:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Reklamasi Teluk Jakarta Bukan Proyek Dadakan
RMOL. Megaproyek reklamasi Teluk Jakarta bukanlah kegiatan sesaat alias dadakan. Pasalnya pengaturan soal pembuatan pulau-pulau baru di pesisir Ibukota tersebut sudah dimulai sejak tahun 1995 melalui keputusan presiden yang diteken Presiden Soeharto.

"Sampai sekarang regulasi yang mengatur soal reklamasi masih berlaku," kata Pengamat Hukum dari UIN Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani melalui pesan elektroniknya, Kamis (7/9).

Keppres era Soeharto tersebut masih berlaku secara hirarkis, mulai dari UU hingga Perda atau Pergub.  

"Dalam kasus reklamasi di DKI Jakarta bahkan telah pula dibuat perjanjian secara khusus antara Pemprov dengan para pelaksana sebagai hukum yang mengikat antar para pihak," papar Andi.

Andi menuturkan, seluruh  aturan itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan reklamasi dari satu periode kepemimpinan ke kepemimpinan pusat hingga daerah selanjutnya.  

"Kepastian hukum inilah yang diperlukan untuk kesinambungan agenda dan kebijakan pemerintah," ujar Andi.

Terkait dengan rumor Gubernur-Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, Andi menyarankan agar mereka lebih dulu mempelajari lebih mendalam soal posisi dan kedudukan hukum reklamasi ini secara komprehensif.

Hal ini agar kebijakan yang nanti diambil tidak mengakibatkan problem hukum baru terkait reklamasi.

Selain itu, lanjut Andi, proyek reklamasi telah diambil alih oleh pemerintah pusat. Karenanya harus dilakukan komunikasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

"Dimana perlu diingatkan bahwa gubernur DKI dalam nomenklatur sistem otonomi daerah saat ini adalah kepanjangan 6tangan presiden," terang Andi.

Karena itulah sangat tidak bijak dan aneh jika program pusat tidak dijalankan oleh gubernur. Bahkan dalam UU Otonomi Daerah ada aturan sanksi terkait dengan kepala daerah yang tidak menjalankan program pusat.

Menyusul telah keluarnya sertifikat untuk lahan reklamasi Pulau C dan D, tentu hal tersebut boleh dikritisi akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah ada pelanggaran hukum di sana.

"Jika memang sertifikat itu keluar sesuai dengan mekanisme hukum, maka harus dihormati sebagai bagian dari kerja instansi pemerintah," jelas Andi.

Soal perlu tidaknya Perda sbg dasar teknis lanjutan pelaksanaan reklamasi, tentu itu merupakan kewenangan dari DPRD dan Gubernur DKI.  

Hanya saja Perda tersebut tentunya lebih pada aspek teknis yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi terkait reklamasi.  

"Selama belum ada Perda yang dimaksud, maka produk hukum yang sudah ada tetap berlaku dan dapat dilaksanakan," tukas Andi.

Andi menambahkan, kebijakan tentang reklamasi ini yang nanti akan jadi konsen Gubernur dan Wagub DKI terpilih sebentar lagi haruslah dibuat secara berkesinambungan.

"Bukan meniadakan yang sudah terjadi seketika tanpa pertimbangan yang komprehensif untuk semua pihak yang berkepentingan," pungkas Andi.[dem]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Terima Laporan Kunjungan

Terima Laporan Kunjungan

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 01:24:00

Bahas Pahlawan Zaman <i>Now</i>

Bahas Pahlawan Zaman Now

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 04:59:00

Membahas Perkembangan Islam Di Ukraina

Membahas Perkembangan Islam Di Ukraina

SELASA, 14 NOVEMBER 2017 , 10:31:00