Mendagri Diminta Tak Lantik Bupati Intan Jaya Terpilih

Nusantara  JUM'AT, 08 SEPTEMBER 2017 , 20:40:00 WIB | LAPORAN: LOPI KASIM

Mendagri Diminta Tak Lantik Bupati Intan Jaya Terpilih

Foto/RMOL Jakarta

RMOL. Masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua, menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (8/9).

Mereka meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak mengeluarkan surat keputusan (SK) pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya terpilih Natalis Tabuni-Yaan Robert Kobogoyaw.

‎Pimpinan aksi, Anner Maisini menilai, kemenangan Natalis-Yaan telah cacat hukum kendati telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, pihaknya meminta untuk dilakukan Pilkada ulang di Kabupaten Intan Jaya.
 
"Kami meminta SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati ditahan dulu dan dilakukan pemilu ulang," kata Anner, di depan Kemendagri.

Selain itu, massa aksi juga bergerak ke MK. Dalam orasinya mereka menyebut bahwa institusi yang menjadi benteng konstitusi itu telah cacat hukum dalam memutus hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya.

Menurut Anner, MK telah melanggar putusannya tersendiri dalam memutus Pilkada di Intan Jaya.

"MK melanggar putusannya sendiri dengan menghitung semua suara, padahal putusan sebelumnya hanya di 7 TPS. MK tidak konsisten," tegasnya.

Anner menjelaskan, sejumlah kejanggalan dalam kontestasi yang digelar di Intan Jaya tersebut. Pertama,MK telah merujuk pada hitungan form C1 KWK yang diserahkan pihak pemohon dan laman website KPUD Intan Jaya.

Padahal keabsahan data C1 KWK itu sangat diragukan karena penuh dengan kecurangan. Bahkan, sambung dia, Panwas Intan Jaya pun tidak memiliki salinan C1 KWK tersebut.

"Suara dasar paslon nomor dua Yulius Yapogau dan Yunus Kelabetne sebagaimana sudah ditetapkan dalam berita acara pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD Intan Jaya Nomor 7, berita acara Nomer 13 dan SK KPU Provinsi Papua Nomor 14 juga tidak menjadi rujukan oleh MK," ungkapnya.

MK, lanjut Anner, juga telah melanggar putusannya sendiri. Sebelumnya, putusan MK telah memerintahkan KPU Provinsi untuk menyelenggarakan PSU hanya di 7 TPS bermasalah tanpa mengutak-atik hasil suara pilkada sebelumnya.

"Namun, MK mengambil dasar suara melalui website KPUD Intan Jaya. Dengan demikian MK telah melanggar dan mengabaikan proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang yang telah dilakukan KPUD," lanjut Anner.

‎Ia menambahkan, MK juga telah menambah versi baru total peroleh suara di Pilkada Intan Jaya. Pertama‎, versi paslon incumbent Bupati terpilh sebagai pemohon. Kedua, hasil suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya versi KPUD. Ketiga versi suara hasil dari putusan MK itu sendiri.

Alhasil, total seluruh suara sah di beberapa distrik versi hitungan MK tidak cocok dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan dalam pleno KPUD. Seperti contoh, DPT di Distrik Wandai, total DPT 8.352 menjadi 14.509 suara sah versi hitungan MK. Sehingga terjadi penggelembungan sekira 6 ribu suara.

"Itu keberatan kami terhadap putusan MK yang menangani perselisihan hasil Pilkada Intan Jaya. Permasalahan ini juga akan kami sampaikan ke Bapak Presiden untuk mencari keadilan sebagai perjuangan terkahir kami," pungkasnya.[dem]


Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00