Gugatan Permenhub 26/2017 Gugur Secara Yuridis

Politik  SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 , 12:54:00 WIB | LAPORAN: ANDHIKA TIRTA SAPUTRA

Gugatan Permenhub 26/2017 Gugur Secara Yuridis

Ilustrasi/Net

RMOL. Pengamat Hukum Fidelis Giawa menilai gugatan ke Mahkamah Agung (MA) mengenai Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Revisi Aturan Angkutan Sewa Online bukan saja melanggar etika hukum tapi juga harus gugur secara yuridis.

"Kalau case-nya seperti yang dikatakan Plt Dirjen Hubdar, dimana pemberi kuasa tidak jelas alamatnya, hal ini bukan saja melanggar etika tetapi juga gugur secara yuridis," ujar Fidelis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/9).

Fidelis menjelaskan setiap gugatan tak lepas dari berbagai muatan kepentingan.

"Gugatan memang selalu memiliki muatan kepentingan. Justru kepentingan hukum harus bisa mendalilkan muatan kepentingan dalam gugatan," kata pengamat hukum Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LBH GMBI) ini.

Fidelis menyakini nantinya MA bakal melihat lebih jauh gugatan yang diajukan kemudian legal standing untuk menggugat.

"Apakah ia punya kedudukan hukum sebagai pihak yang diperkenankan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan?" tegas Fidelis.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hindro Surahmat, mempertanyakan pihak yang melayangkan gugatan ke MA terkait Permenhub Nomor 26 Tahun 2017.

"Apakah murni driver atau karena orang Grab dan Uber. Lalu yang menggugat ke MA apakah benar supir. Karena bisa jadi didanai. Kalau melihat bisa disponsorin atau danai," kata Hindro, Jum'at (8/9).

Adapun perusahaan yang bermain dalam bisnis transportasi berbasis aplikasi saat ini adalah Gojek, Grab, dan Uber.

Menurutnya tuntutan mereka seperti menginginkan tidak ada aturan yang menaungi, seperti pengaturan tarif batas atas dan bawah, kuota, surat kendaraan. Sebab, pasal-pasal yang mengatur hal tersebut yang dianulir oleh MA.

"Ya kalau melihat seperti itu sepertinya mereka tidak ingin diatur. Maunya, ya, bebas. Sedangkan, yang lain memenuhi aturan kaya badan usaha dan lainnya. Tarif diatur kuota dibatasi, supaya tidak perang tarif. Tapi mereka secara umum tidak mau begitu," kata dia.

Kemudian, ia menyoal kuasa hukum yang berada di balik enam orang tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kemenhub, pengacara mereka termasuk berkelas corporate yang memungkinkan untuk memakai jasanya memerlukan biaya tidak sedikit.

"Ternyata menurut informasi supirnya sendiri yang dari orang mengajukan alamat tidak ada. Jadi apa benar? Lalu pengacara kok pakai yang berkelas, kelasnya corporate lah. Artinya kan pasti mahal, nah apa mampu mereka itu bayarnya," ujarnya.[dem]

Komentar Pembaca
Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 , 21:00:00

Konten Mahal, Operator TV Kabel Menjerit

Konten Mahal, Operator TV Kabel Menjerit

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Waspada, Gas 12 Kg Suntikan!

Waspada, Gas 12 Kg Suntikan!

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

PSSI Tak Berprikemanusiaan

PSSI Tak Berprikemanusiaan

SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 , 11:59:00

Tabur Bunga di Makam Soeharto

Tabur Bunga di Makam Soeharto

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 , 02:34:00

Sorot Meikarta

Sorot Meikarta

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 , 01:09:00