Nasib Raperda Reklamasi Masih Menggantung

Politik  SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 , 13:42:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Nasib Raperda Reklamasi Masih Menggantung

M. Taufik/Net

RMOL.
Raperda yang dimaksud yakni revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).

"Masih menggantung. Kami belum bisa lanjutkan pembahasan raperda reklamasi," kata Taufik, Selasa (12/9).

Meski dua Raperda Reklamasi belum dilanjutkan pembahasannya, namun Pulau D dan C milik PT Kapuk Naga Indah sudah mengantongi sertifikat HGB dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara itu, pembangunan di atas pulau itu tak bisa dilakukan sebab pembahasan peraturan daerahnya belum bisa dilanjutkan.

Taufik mengatakan, keluarnya sertifikat reklamasi hanya dalam waktu satu hari memang cukup mengherankan. Padahal, biasanya pengurusan sertifikat HGB dan sejenisnya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun lamannya. Kendati begitu, Taufik berpikir positif.

"Mudah-mudahan ini memang karena program one day service dan bukan karena intervensi presiden. Tapi BPN juga harus membuktikan pada masyarakat lain yang akan mengurus sertifikat, dapat juga selesai dalam waktu satu hari," ujar Taufik.

Apabila nanti layanan satu hari sertifikat tidak dapat berlaku pada masyarakat umum lainnya, Taufik mengajak masyarakat untuk mempertanyakan kepada BPN. Mengapa berlaku diskriminatif, dengan hanya menerbitkan sertifikat satu hari pada pengembang besar.

"Sedangkan pada rakyat kecil tidak diberlakukan hal serupa," pungkas politisi Partai Gerindra ini.[dem]

Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00