Djarot Dilarang Keluarkan Kebijakan Strategis

Politik  SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 , 17:37:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Djarot Dilarang Keluarkan Kebijakan Strategis
RMOL. Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat direncanakan pada Rabu (13/9) besok menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatannya dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengingatkan Djarot agar tidak mengeluarkan kebijakan strategis setelah membacakan LKPJ.

"Djarot tidak boleh lagi mengeluarkan kebijakan strategis, seperti mutasi pejabat atau keputusan yang bersifat prinsip," kata Amir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Sampai 15 Oktober mendatang, atau sebelum pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pasangan pemimpin baru di Pemprov DKI, Djarot hanya diperbolehkan kegiatan yang sifatnya administrasi.

"Kalau Djarot masih nekat bikin kebijakan strategis, DPRD bisa panggil Djarot," ujar Amir.

Amir menyarankan agar satu bulan sebelum lengser, Djarot fokus merampungkan memori jabatan.

"Memori jabatan itu bisa dalam bentuk buku atau lainnnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Anies-Sandi setelah dilantik," pungkas Amir.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung menyebutkan pada 13 September Djarot akan naik pidato dan menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan.

Lulung mengatakan hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tenrang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan pertanggungjawaban Djarot nantinya akan dievaluasi DPRD DKI Jakarta.

"Jadi akan didalami di masing-masing komisi di DPRD. Nanti itu hari Senin dan Selasa tanggal 18-19 September," ujar Lulung.

Masa jabatan Djarot akan berakhir pada 15 Oktober 2017. Pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih rencananya akan dilakukan pada hari itu juga tergantung keputusan pemerintah pusat dan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.[dem]


Komentar Pembaca
Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

Ketua DPR: Pro Jokowi Juga Harus Ditindak!

SENIN, 07 MEI 2018 , 19:00:00

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

PKS: Pemikiran Ekonomi Rizal Ramli Brilian

SENIN, 07 MEI 2018 , 17:00:00

Rumah Nyaman Nelayan Senang

Rumah Nyaman Nelayan Senang

SENIN, 07 MEI 2018 , 15:00:00