Pembekuan KPK Menyulut Amarah Rakyat

Suara Rakyat  SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 , 20:24:00 WIB

Pembekuan KPK Menyulut Amarah Rakyat

Ilustrasi/Net

PERNYATAAN salah satu anggota Pansus Hak Angket KPK yang meminta agar KPK dibekukan, telah menyulut kemarahan rakyat. Meskipun akhirnya telah diklarifikasi oleh yang bersangkutan, sebelumnya juga oleh partainya, bahkan juga telah ditanggapi oleh Presiden Jokowi, namun pernyataan tersebut sudah terlanjur menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Klarifikasi yang disampaikan secara bertubi-tubi masih sulit menghapus kekhawatiran masyarakat akan adanya upaya pembekuan KPK. Sejak awal masyarakat sudah curiga akan keberadaan Pansus Angket KPK yang dianggap hanya akan melemahkan KPK. Dan terbukti, pernyataan "Pembekuan KPK" telah mengkonfirmasi kekhawatiran bisa menjadi ancaman yang nyata.

Meskipun telah melakukan klarifikasi namun sangat disayangkan pengujar "Pembekuan KPK" sama sekali tidak membubuhkan kata permintaan maaf dalam pesan yang dikirimkan ke media. Itu artinya, dirinya tidak merasa bersalah dalam melayangkan gagasan membekukan KPK, klarifikasi yang ditulis hanya ingin menunjukkan ada kata-kata yang tidak dikutip oleh media.

Gagasan "Pembekuan KPK" jelas memiliki implikasi yang sangat besar, tidak saja bagi partainya namun juga berimbas kepada DPR secara kelembagaan. Petinggi partai yang bersangkutan buru-buru menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan statmen personal. Jelas sekali, partai tersebut tidak ingin terimbas oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh kadernya.

DPR juga tidak ingin terimbas oleh pernyataan "Pembekuan KPK". Masyarakat yang sudah sejak awal mencurigai keberadaan Pansus KPK semakin meyakini bahwa DPR memiliki agenda untuk melemahkan KPK. Itu tuduhan yang sangat salah, karena sampai hari ini DPR belum mengagendakan revisi UU KPK. Dan sampai detik ini pun DPR tidak pernah menghalang-halangi kerja KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Masyarakat hendaknya memahami bahwa gagasan "pembekuan KPK" merupakan gagasan personal. Oleh karena itu, segala kecurigaan ataupun tuduhan hendaknya dialamatkan kepada yang bersangkutan pembuat pernyataan. Sangat tidak tepat bila mengalamatkan tuduhan kepada keseluruhan DPR, karena hingga detik ini DPR secara kelembagaan masih mendukung KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi. Sehingga bila ada pihak-pihak yang ingin membekukan KPK bisa dikatakan itu sebagai tindakan di luar batas.[***]

Moh. Nizar Zahro
Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), organisasi sayap Partai Gerindra.


Komentar Pembaca
Zeng Wei Jian: 4 Jam di Hambalang

Zeng Wei Jian: 4 Jam di Hambalang

JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2017

Film G30S PKI: Mempelajari Sejarah atau Membelokkan Sejarah?
Skandal Telkomgate

Skandal Telkomgate

SENIN, 18 SEPTEMBER 2017

TNI dan Sebaran Hoax di Medsos

TNI dan Sebaran Hoax di Medsos

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2017

Manusia dan Masa Depan yang Tak Terkendali
Gagal Paham Saham PGN

Gagal Paham Saham PGN

MINGGU, 10 SEPTEMBER 2017

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 , 21:00:00

Konten Mahal, Operator TV Kabel Menjerit

Konten Mahal, Operator TV Kabel Menjerit

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Waspada, Gas 12 Kg Suntikan!

Waspada, Gas 12 Kg Suntikan!

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2017 , 13:00:00

PSSI Tak Berprikemanusiaan

PSSI Tak Berprikemanusiaan

SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 , 11:59:00

Tabur Bunga di Makam Soeharto

Tabur Bunga di Makam Soeharto

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 , 02:34:00

Sorot Meikarta

Sorot Meikarta

RABU, 20 SEPTEMBER 2017 , 01:09:00