Alat Peraga Pendidikan Seharga Triliunan Rupiah Jadi Rongsokan

Hukum  RABU, 13 SEPTEMBER 2017 , 17:26:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Alat Peraga Pendidikan Seharga Triliunan Rupiah Jadi Rongsokan

Ilustrasi/Net

RMOL. Semangat pemerintah RI sejak 2007 yang melahirkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mewajibkan negara mengalokasikan 20 persen APBN/APBD untuk sektor pendidikan, ternyata tidak membawa perubahan signifikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebab, kondisi dana besar yang dialokasikan tersebut justru jadi bancakan oknum pejabat dan kelompok pengusah.
 
Pengawasan mulai kendor dimanfaatkan pihak-pihak pengusaha dan pejabat terkait menggaet legislatif terjerumus ke jurang KKN yang sadis.

Di DKI Jakarta misalnya, tahun 2013 anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp 12 triliun dari APBD sebesar Rp 60 triliun.
 
"Dari anggaran yang sangat besar itu, perencanaan pun tak lagi selektif. Prinsipnya bagaimana anggaran ini bisa terserap. Hasilnya baik untuk rehab gedung sekolah dan pengadaan prasarana lainnya asal usulkan karena legislatif pun hanya sejuju-setuju saja," kata Direktur Eksekutif Gerakan Manifestasi Rakyat (Gamitra), Sabam Manise Pakpahan di Jakarta, Rabu (13/9).
 
Kata Sabam, proses lelang digelar dan panitia lelang juga tak luput dari cengkraman mafia anggaran. Mereka ikut larut dalam pesta anggaran bak milik sendiri ini uang rakyat.
 
Dari hasil investigasi Gamitra, Sabam mengungkap, semua proses lelang sudah dikondisikan. Mulai dari syarat dokumen lelang dan dukungan agen-agen tunggal pemegang merek dan distributor semua kompak.
 
"Gerombolan mafia ini dengan gagah beraninya menghalau pengusaha yang tidak dipakai mafia ini untuk pemenang mereka hanya bisa menyanggah tanpa arti karena dukungan barang yag dilelang takkan bisa diperoleh. Alhasil nyaris 100 persen anggaran yang ada dihabiskan," ungkap Sabam.
 
Modus yang dipakai di Disdik DKI pun tak jauh beda dengan yang dilakukan terpidana korupsi KPK Muhammad Nazarudin. Adapun tiga perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran itupun satu orang yang membawa jadi penawarannyapun dibuat selisih ribuan rupiah saja.
 
Sedangkan pemilik perusahaan dibayar 1,5 sd 2  persen dari kontrak. Dengan perjanjian setelah tagihan masuk ke perusahaan tersebut otomatis tertransfer atau pindah buku ke rekening seseorang.
 
"Inilah modus yang semua pengusaha dan pejabat pendidkan di DKI menghabiskan uang rakyat untuk mengisi pundi-pundi pribadi," ucapnya.
 
Berikutnya setelah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika itu tahun 2015 melaporkan kasus UPS ke penegak hukum semua kocar-kacir.

Kasak-kusuk cari perlindungan penyelamatan. Uang fee perusahaan yang diterima pemilik perusahaan sempat santer terendus dimintai pihak penegak hukum apakah dana dana tersebut disetor ke kas negara atau sebagai barang bukti.
 
"Nasib kasus UPS pun raib. Kasus UPS hanya pengalihan isu ditengah triliunan dana APBD yang dialokasikan untuk alat peraga di sekolah tak pernah bisa dipakai anak didik," terangnya.
 
Atas kasus besar tersebut, Gamitra kembali mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkap kembali kasus yang menghebohkan publik ini.

"Kami sudah laporkan hari Senin 11 Sepember kemarin ke Jaksa Agung dan ke KPK agar disupervisi," ungkap Sabam.

Sabam juga meminta KPK mensupervisi Kejagung atas laporannya mengungkap mafia angggaran di Disdik DKI Jakarta. Selain KPK, PPATK juga agar dilibatkan mengaudit aliran dana tersebut.
 
"Kami yakin ini benar-benar mafia anggaran yang menggerogoti uang rakyat. Dugaan korupsi berjamaah itu tidak tanggung tanggung karena melibatkan banyak pihak mulai dari oknum legislator Kebon Sirih, petinggi balaikota, pejabat pendidikan, PPK, Panitia Lelang, konsultan perencana dan konsultan pengawas hingga grup pengusaha," paparnya.
 
Pengamatan LSM Gamitra, banyak barang yang diadakan Disdik DKI Jakarta tak terpakai. Barang bernilai, triliunan rupiahn tersebut tergeletak bak barang rongsokan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Disdik DKI, Sopan Adrianto mengaku belum mengetahui masalah peralatan peraga pendidikan yang mangkrak tersebut.

Saat dihubungi Sopan tengah melakukan pertemuan dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta membahas segala persoalan di Dinas Pendidikan.

"Saya sedang rapat dengan Komisi E. Mengenai masalah itu nanti kami akan mengeceknya," kata Sopan.[mla]


Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00