RS Tak Lagi Tarik Uang Muka, Dinkes Tandatangani MoU

Politik  JUM'AT, 15 SEPTEMBER 2017 , 14:59:00 WIB | LAPORAN: LOPI KASIM

RS Tak Lagi Tarik Uang Muka, Dinkes Tandatangani MoU

Foto: RMOL Jakarta

RMOL. Agar Rumah Sakit (RS) tidak meminta pasien darurat membayar uang muka, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan seluruh rumah sakit di wilayah DKI Jakarta.

Penandatanganan dilakukan untuk mencegah terulang kembali kasus yang menimpa bayi Tiara Debora Simanjorang, Minggu (3/9) lalu.

"Kita melakukan perjanjian dengan seluruh rumah sakit di DKI, baik itu rumah sakit swasta, rumah sakit vertikal, maupun rumah sakit umum daerah," kata Kepala Dinkes DKI, Koesmedi Priharto, di kantor Dinkes DKI, Jalan Kesehatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Menurut Koesmedi, hal itu belajar dari kasus bayi Tiara Debora yang tidak mendapat pertolongan saat diharuskan masuk ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

"Agar mereka tidak melanggar aturan bahwa pasien dalam keadaan gawat darurat, harus dilakukan tindakan segera, tanpa memungut uang muka," tegasnya.

Penandatanganan MoU dilakukan dengan lima perwakilan RS dari masing-masing wilayah DKI Jakarta.

"Ini merupakan bentuk komitmen untuk bersama-sama membuat pelayanannya lebih baik," ucapnya.

Pihaknya, tambah Koesmedi juga menyebarkan edaran tentang kewajiban pelayanan yang harus diberikan rumah sakit kepada pasien.

Pertama, pihaknya mengimbau kepada seluruh rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu anti-diskriminasi​, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Kedua, melaksanakan fungsi sosial dalam pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka. Ketiga, rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS, biaya pelayanan gawat darurat sampai dengan kondisi pasien stabil dapat ditagihkan ke BPJS.

"Keempat, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien, sesuai dengan kemampuan pelayanannya di instalasi gawat darurat, yaitu tindakan penyelamatan​ (life saving)," ujarnya.

Kelima, melakukan rujukan pasien rumah sakit dengan terlebih dahulu melakukan pertolongan pertama, dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis, serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan.

"Keenam, melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima pasien dalam keadaan gawat darurat, dan membuat surat rujukan kepada penerima rujukan," kata Koesmedi.

Ketujuh, rumah sakit dilarang menyuruh pasien/ keluarga untuk mencari tempat rujukan sendiri.

"Kedelapan, pengenaan sanksi berupa pencabutan rekomendasi perpanjangan izin operasional rumah sakit oleh dinas kesehatan, apabila isi surat edaran ini tidak dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.[ade]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00