Anies-Sandi, Hati-hati Jebakan Batman Djarot!

Politik  SELASA, 19 SEPTEMBER 2017 , 17:10:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anies-Sandi, Hati-hati Jebakan Batman Djarot<i>!</i>
RMOL. Sederet kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di penghujung masa jabatannya menuai sorotan. Diantaranya, perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI, rencana penghapusan biaya tiket masuk Taman Impian Jaya Ancol, persetujuan sertifikat HGB Pulau Reklamasi C dan D, hingga perluasan pelarangan jalur sepeda motor, dan larangan kendaraan parkir di depan rumah.

Kebijakan tersebut dianggap bisa menjadi batu sandungan bagi Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur terpilih Sandiaga Uno.

"Selama empat bulan terakhir kepemimpinan Gubernur Djarot, banyak kebijakan yang berpotensi menyulitkan Anies-Sandi. Kami khawatir kebijakan ini dapat menjadi 'jebakan batman' bagi gubernur dan wagub terpilih," kata Sugiyanto, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Selasa (19/9).

Sugiyanto mengatakan, berdasarkan peraturan yang ada, Djarot seharusnya tidak boleh membuat kebijakan strategis selama menyelesaikan masa tugasnya dalam empat bulan ini. Karena yang bersangkutan hanya gubernur transisi, yang bertugas menyiapkan pergantian kepemimpinan di ibukota.

Tupoksinya adalah memperlancar proses pengangkatan Anies-Sandi dan membantu memudahkan pemimpin baru menjalankan program-programnya membangun Jakarta selama lima tahun ke depan.

"Bukannya malah membuat kebijakan yang justru bisa menghambat program Anies-Sandi selaku penerusnya," ujar Sugiyanto.

Lebih lanjut, Sugiyanto meminta Djarot berlapang dada menyerahkan semua kebijakan strategis kepada gubernur baru.

"Tidak perlu lah menggonta-ganti pejabat di sisa waktu kekuasannya yang sempit ini. Lagi pula dengan mengganti pejabat itu, diyakini tidak akan mampu membuat perubahan siknifikan terhadap perbaikan pembangunan di Pemprov DKI. Khusus untuk masuk Ancol gratis, ini perlu kajian mendalam karena menyangkut PAD DKI Jakarta.Sudahlah serahkan saja semuanya kepada gubernur terpilih, jangan membuat kebijakan yang aneh-aneh," saran Sugiyanto.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, secara mengejutkan merombak ratusan pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Mulai dari kepala dinas, pegawai eselon 2, hingga lurah juga ikut dirombak.

Ada juga kebijakan menyetujui penerbitan sertifikat HGB pulau reklamasi, dan juga rencana menggratiskan biaya masuk Ancol.

Untuk kebijakan yang terakhir ini, Djarot meminta pengelola Taman Impian Jaya Ancol tidak menarik biaya masuk area. Sebagai gantinya, ia mengusulkan dikenakan tarif parkir progresif bagi pengendara.

"Kalau masuk ke Ancol, yang kena (bayar) harusnya parkir mobil. Sekarang bayangin, kalau masuk ke Ancol, masih belum cashless. Bagaimana menghitungnya, bagaimana pertanggungjawabannya," papar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta.

Permintaan Djarot menyikapi aksi massa Gerakan Rakyat Jakarta Utara di Pintu Barat Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, kemarin (Jumat, 15/9) lalu. Massa menuntut PT Pembangunan Jaya Ancol mengembalikan akses warga Jakarta Utara untuk bisa memasuki pantai tanpa dipungut bayaran.
Djarot kemudian membandingkan kawasan Ancol dengan Monas yang tidak memungut tarif masuk ke kawasan.

"Sekarang masuk Monas, bayar enggak? Enggak! Tetapi, ketika mau memanfaatkan fasilitas naik ke atas, pakai daftar. Begitu dong. Itu semuanya cashless, dibuka supaya ramai. Tetapi, jaga betul keamanannya, kebersihannya. Kalau ada yang melanggar, sikat," tegasnya.

Dengan menggratiskan tiket masuk, mantan Wali Kota Blitar itu yakin Pasar Seni Ancol bisa hidup dan ramai. "Jadi kalau ada yang menuntut, itu wajar. Bagusnya parkir mobil saja yang dikenai tarif agak tinggi, katakanlah per jam. Kalau masuk ke wahana, baru bayar," katanya lagi.

Di Ancol sendiri, tarif masuk kawasan dikenakan biaya Rp25 ribu per orang. Belum termasuk tarif kendaraan. Untuk mobil dikenakan tarif Rp25 ribu, sepeda motor Rp15 ribu, dan bus Rp45 ribu. Setelah di dalam, untuk masuk ke wahana seperti Dunia Fantasi, juga dikenakan tarif khusus. Djarot menyebut dirinya hanya mengusulkan, namun keputusan tetap pada pengelola.[ade]

Komentar Pembaca
Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

Eks Gubernur Papua: Saya Menyesal Jadi WNI!

KAMIS, 09 NOVEMBER 2017 , 15:00:00

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

Elektabilitas Rendah, Cak Imin Kepedean

RABU, 08 NOVEMBER 2017 , 13:00:00

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

Soal Reklamasi, Anies Jangan Cuci Tangan

SELASA, 07 NOVEMBER 2017 , 19:00:00

Jokowi Injak Merah Putih

Jokowi Injak Merah Putih

SENIN, 03 OKTOBER 2016 , 08:35:00

Seks Kilat Ala Gadis Belia di Salon Plus Benhil (4-Habis)
Juri Lomba Masak

Juri Lomba Masak

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 , 14:28:00