Adi Gerindra - Selamat Anies Sandi
Golkar

Soal Freeport, Menteri ESDM Cuma Omong Kosong

Suara Rakyat  SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 , 15:37:00 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

Soal Freeport, Menteri ESDM Cuma Omong Kosong

Ilustrasi/Net

KASUS Freeport selalu manjadi ajang pencitraan murahan elite pemerintahan dengan berpura-pura nasionalis namun pada dasarnya mereka hendak mengibuli rakyat. Setiap masalah dengan Freeport selalu berakhir dengan deal-deal yang menjijikkan. Antara kata dan perbuatan pemerintah tidak sama. Ibarat pepatah "lain di bibir lain di hati".

Mari kita lihat apa yang tengah menjadi point krusial antara pemerintah dengan Freeport :

Pertama, soal kepemilikan saham pemerintah 51%. Dalam soal ini pemerintah mengatakan akan memgambil alih freeport dengan kepemilikan 51%. Itu dimulut pemerintah. Tapi prakteknya nanti pemerintah tidak akan pernah mendapatkan sebesar itu.

Mungkin sampai Freeport berakhir, pemerintah tidak akan punya saham sama sekali. Akan tetapi segelintir oligarki kekuasaan akan punya saham. Apa dasarnya? Pemerintahan sedang kere mana mungkin beli saham senilai Rp 100 triliun.

Besar kemungkinan yang terjadi jual beli kebijakan untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi sekarang dalam kasus Freeport.

Kedua, soal perubahan kontrak karya menjadi IUPK. Saya kira Freeport akan berhitung mengubah kontrak karya menjadi IUPK dalam.

Situasi politik Indonesia rawan dengan perubahan kebijakan. Ganti pemimpin ganti kebijakan. Pemerintah pedagang dan tukang peras begini rawan menggunakan kebijakan untuk alat pemerasan. Jadi perubahan ini akan memghadapi masalah yang besar dan tidak akan berjalan.

Padahal perubahan kontrak karya menjadi IUPK telah memberi freeport keleluasaan mengeksploitasi tambang hingga 20 tahun ke depan. Itu saja sudah melanggar rasa keadilan rakyat.

Ketiga, soal Pembangunan smelter. Kebijakan pembangunan smelter harusnya sudah tuntas 2014 lalu. Sudah tiga tahun pemerintahan Jokowi tidak ada kemajuan sama sekali soal pembangunan smelter Freeport.

Yang ada ngibul sana ngibul sini atau dalam bahasa jawanya ngalor ngidul. Faktanya dalam 3 tahun terakhir tidal ada progres pembangunan smelter. Pemerintah memberi kesempatan lima tahun lagi dengan cara melanggar UU minerba. Pelanggaran yang akan terus berulang ulang dimasa mendatang dalam bentuk yang sama. Deal-deal tertutup yang merugikan negara.

Keempat, soal negosiasi sistem pajak bagi Freeport. Pemerintah mau menerapkan sistem pajak yang berubah ubah. Sementara Freeport mau sistem pajak yang bersifat tetap.

Dengan sistem pajak berubah ubah maka pemerintah bisa menaikkan sesuka hati  atau menurunkan sesuka hati. Dengan demikian maka kebijakan ini rawan menjadi ajang bancakan penguasa. Kebijakan ini rawan dipertukarkan dengan uang. Misalnya Freeport akan diturunkan pajaknya tapi setor ke individu penguasa. Sangat mungkin hal ini terjadi dalam pemerintahan oligarki yang korup.

Freeport sudah pasti akan menolak modus pemerasan. Kalau bisa Freeport ngeruk sebanyak banyaknya dengan pajak serendah rendahnya.

Jadi pemrintahan Jokowi.. berhentilah melakukan kampanye murahan solah olah nasionalis. Jurus omong kosong menteri ESDM ini juga harus dihentikan.

Omong kosong terlalau banyak akan mempermalukan bangsa dan negara indonesia dihadapan orang luar. Pemerintah juga harus mengakhiri mejual negara, konstitusi dan UU untuk memperkaya diri pribadi dan kelompok.[***]

*Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).


Komentar Pembaca
Mengapa Kata 'Pribumi' Menjadi Begitu Sensitif?
Kelompok Gagal Paham

Kelompok Gagal Paham

RABU, 18 OKTOBER 2017

Gerombolan IQ Satu Digit

Gerombolan IQ Satu Digit

SELASA, 17 OKTOBER 2017

Ahoker Menolak <i>Move On</i>

Ahoker Menolak Move On

KAMIS, 12 OKTOBER 2017

KPK Sengaja Lepas Setnov?

KPK Sengaja Lepas Setnov?

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017

Zeng Wei Jian: 4 Jam di Hambalang

Zeng Wei Jian: 4 Jam di Hambalang

JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2017

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

AHY Kandidat Terkuat Demokrat

JUM'AT, 20 OKTOBER 2017 , 19:00:00

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

Rakyat Makin Susah Dipimpin Jokowi

JUM'AT, 20 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Prabowo Dinasihatin Agung Laksono

Prabowo Dinasihatin Agung Laksono

JUM'AT, 20 OKTOBER 2017 , 15:00:00

Rakor FKDM

Rakor FKDM

JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 15:15:00

Launching TAP Indomalphi

Launching TAP Indomalphi

JUM'AT, 13 OKTOBER 2017 , 09:21:00

Rapat Banjir

Rapat Banjir

KAMIS, 19 OKTOBER 2017 , 13:27:00

DPW PPP DKI JAKARTA